PELAKITA.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara eksklusif atau hanya di balik meja birokrasi.
Menurutnya, tantangan besar seperti perubahan iklim dan kebutuhan kelompok rentan menuntut keterlibatan banyak pihak sejak awal, mulai dari peneliti, NGO, hingga pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten.
Jufri menekankan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai turunan dari RPJP harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.
“Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Harus ada manfaat yang dirasakan semua orang,” ujarnya dalam acara Sharing Pengetahuan dan Inovasi: Komunitas Resilient dan Masa Depan Berkelanjutan (19 Agustus 2025).
Kegiatan Knowledge & Innovation Exchange: Resilient Communities, Sustainable Future terselenggara hadir melalui kerja sama berbagai lembaga di Indonesia dan Australia. Dari pihak Indonesia, kegiatan ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dari pihak mitra, hadir dukungan Pemerintah Australia melalui platform KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia–Indonesia) serta Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan inovasi, dengan tujuan membangun komunitas yang tangguh serta mewujudkan masa depan berkelanjutan.
Perubahan Iklim sebagai Faktor Penting
Jufri menambahkan, pendekatan inklusif menjadi kunci agar rencana pembangunan tidak meninggalkan siapa pun.
Jufri sependapat bahwa perubahan iklim harus menjadi faktor besar yang diperhitungkan dalam pembangunan. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada ekonomi, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, strategi mitigasi dan adaptasi yang disusun bersama para peneliti perlu masuk dalam dokumen perencanaan. Data dan rekomendasi berbasis riset ilmiah harus mendapat ruang agar pembangunan tidak justru memperbesar kerentanan masyarakat.
Data sebagai Acuan Utama
Dalam menyusun kebijakan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menjadi acuan utama. Meski demikian, data dari sumber lain tidak boleh diabaikan, selama melalui proses diskusi dan validasi.
“Kuncinya ada pada komunikasi data yang baik antara peneliti dan pemerintah daerah. Dengan begitu, perencanaan menjadi lebih solid dan berbasis bukti,” jelas Jufri.
Jufri juga menyoroti pentingnya peran kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, dalam menentukan arah pembangunan. Agar data dan rekomendasi benar-benar dipertimbangkan, penyampaian informasi harus tepat, persuasif, dan mudah dipahami.
Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan intuisi, tetapi juga pada data yang kuat.
Inklusi Sosial: Jangan Tinggalkan yang Rentan
Pembangunan yang berpihak pada semua orang berarti harus memperhatikan aspek inklusi sosial. Kelompok rentan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin—harus mendapat perhatian khusus.
Jufri mencontohkan, infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas pada akhirnya akan memudahkan semua orang. “Dengan kata lain, memperbaiki kualitas hidup kelompok rentan akan memperkuat kualitas hidup seluruh masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat arah pembangunan inklusif dan responsif iklim, Jufri mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui KONEKSI.
Menurutnya, kolaborasi ini merangkum sejumlah langkah penting: melibatkan peneliti, NGO, dan pemerintah daerah sejak awal; menggunakan data BPS sebagai rujukan utama sambil membuka ruang validasi bagi data lain; memasukkan rekomendasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan; memperkuat aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial; serta menjadikan inklusi sebagai inti dalam setiap proyek, baik di tingkat lokal maupun internasional.
“Pembangunan bukan hanya soal angka-angka di dokumen. Pada akhirnya, pembangunan harus menjawab kebutuhan nyata dan memberi manfaat bagi semua orang,” tutup Jufri Rahman.
Prof. Sharyn Davies dari Monash University, yang hadir sebagai pembicara menegaskan pentingnya perencanaan yang memperkuat kesetaraan gender dan memastikan semua manusia mendapat manfaat.
“Misalnya, bila jalan rusak, berlubang, dan berbahaya, maka orang akan kesulitan berjalan. Tetapi jika jalan itu diperbaiki, bukan hanya satu kelompok yang merasakan manfaatnya, melainkan semua orang,” jelasnya.
Hal yang sama berlaku ketika kebijakan dirancang untuk kelompok tertentu, seperti perempuan atau penyandang disabilitas. Perbaikan ekonomi atau infrastruktur untuk mereka pada akhirnya akan memberi dampak positif bagi semua.
“Prinsip ini bukan hanya penting di Indonesia bagian timur, tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Kita perlu bekerja keras untuk memperkuat kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial,” pungkasnya.
Redaksi
