Intisari Knowledge & Innovation Exchange: Membangun Komunitas Tangguh, Masa Depan Berkelanjutan

  • Whatsapp
Ilustrasi kegiatan

PELAKITA.ID – Penulis menjadi peserta pada sesi Knowledge-to-Policy Exchange 1: Future-Proofing Vulnerable Communities Against Climate Change, sebuah forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dan praktisi untuk membahas ketahanan komunitas rentan dalam menghadapi perubahan iklim.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Knowledge & Innovation Exchange, yang diselenggarakan atas kerja sama Bappenas, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pemerintah Australia, KONEKSI, serta BaKTI.

Fokus utama kegiatan adalah menjembatani pengetahuan hasil riset dengan kebijakan yang aplikatif, sehingga dapat mendorong keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan iklim.

Dalam sesi ini, hadir sejumlah pembicara lintas disiplin, antara lain A/Prof Sharyn (Monash University), Dr. Sudirman Nasir (Universitas Hasanuddin), Dr. Jonatan A. Lassa (Charles Darwin University), Dr. Moh. Taquiddin (Universitas Mataram), Suryani Eka Wijaya, Ph.D (Bappeda NTB), serta Karno Batiran (Executive Director, SRP Payo Payo).

Diskusi dipandu oleh Nur Al Marwah Asrul, peneliti dan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hasanuddin.

Kolaborasi para narasumber ini menekankan pentingnya pendekatan interdisiplin dan partisipatif dalam merumuskan strategi ketahanan iklim yang inklusif, terutama bagi komunitas yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Berikut catatan Pelakita.ID

Sharing mengenai topik ini dimulai dengan memperkenalkan metode Mentimeter untuk membaca kecenderungan harapan atau penilaian peserta dengan mengirimkan kata-kata kunci yang perlu dielaborasi.  Melalui aplikasi Mentimeter, peserta diminta memasukkan satu kata kunci yang menurut mereka paling menggambarkan karakteristik komunitas yang tangguh terhadap perubahan iklim di masa depan.

Harapannya, setiap orang dapat bersama-sama memberikan kontribusi berupa satu kata yang mencerminkan komunitas yang benar-benar kokoh menghadapi tantangan iklim.

Sambil menunggu munculnya kata-kata kunci tersebut dalam bentuk word cloud di layar, moderator memperkenalkan para narasumber yang hadir.

Narasumber dan Latar Belakang

Pembicara pertama adalah Associate Prof. Sharyn Davis dari Monash University, peneliti utama proyek Building a Model of Future Proofing for Climate Resilience by Aging Communities (McCrec).

Ia memimpin tim interdisiplin Indonesia–Australia yang mengembangkan Toolkit for Climate Resilience bagi komunitas rentan di Lombok, Makassar, dan Kupang, dengan fokus pada lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Toolkit ini mencakup berbagai strategi, mulai dari diversifikasi mata pencaharian, sistem irigasi tetes untuk pertanian cerdas iklim, hingga advokasi akar rumput melalui kelompok difabel desa.

Selanjutnya, Dr. Sudirman Nasir, Associate Professor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dengan keahlian pada bidang kesehatan iklim dan resiliensi komunitas.

Ia berpengalaman dalam penelitian terkait kompensasi iklim, sistem pemantauan berbasis komunitas, serta pendekatan co-learning untuk memberdayakan masyarakat. Beliau juga terlibat dalam penelitian MoFCRVC.

Pembicara berikutnya adalah Dr. Muhammad Taqiuddin dari Universitas Mataram, peneliti utama proyek Understanding Climate Impact on Grassroot Communities and Rural Livelihood in Indonesia toward Adaptation and Resiliency. Ia memimpin riset lintas disiplin dengan pendekatan participatory action research di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.

Penelitiannya telah menghasilkan video dokumenter, rencana aksi ketahanan iklim berbasis komunitas (CPCRA), serta alat penilaian kerentanan yang telah diadopsi oleh enam pemerintah desa di Kabupaten Kupang. Hasil riset ini juga memperkuat dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD NTT 2025–2030.

Masih dalam proyek yang sama, Jonathan Lassa. dari Charles Darwin University juga turut berkontribusi. Dengan latar belakang keahlian ketahanan sosial-ekologi dan adaptasi iklim, ia berperan dalam mengembangkan pendekatan transdisiplin dan metodologi riset aksi partisipatif yang terbukti menjadi dasar keberhasilan adopsi penelitian oleh komunitas lokal.

Narasumber berikutnya adalah Suryani Eka Wijaya dari Bappeda NTB, yang berbagi pengalaman tentang bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan keahliannya, ia menekankan pentingnya menerjemahkan temuan penelitian ke dalam kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

Terakhir, hadir Karno Batiran, Direktur Eksekutif Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payopayo di Sulawesi Selatan. Sebagai praktisi pembangunan sosial, ia berpengalaman memfasilitasi penelitian aksi partisipatif dalam rezim pengelolaan sumber daya bersama, dengan fokus pada pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya lokal yang berkeadilan bagi masyarakat pedesaan.

Setelah pengenalan para narasumber, moderator mengajak peserta kembali melihat word cloud yang telah terbentuk. Terlihat berbagai kata kunci seperti: kerja sama, cerdas, inovatif, kolaborasi, adaptif, berdaya, dan inklusif. Kata “inovatif” dan “kerja sama” muncul paling besar, menandakan bahwa kedua hal ini dipandang sebagai karakter utama komunitas tangguh menghadapi perubahan iklim.

Membangun Ketahanan Iklim dari Akar Rumput: Kolaborasi Riset, Komunitas, dan Pemerintah di Makassar, Lombok, Kupang

Krisis iklim semakin nyata terasa, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas pesisir.

Di tengah keterbatasan, mereka justru menunjukkan strategi bertahan hidup yang kreatif. Melalui riset kolaboratif lintas disiplin, pengalaman mereka kini dirangkum dalam sebuah toolkit climate resilience yang bisa menjadi panduan bagi komunitas dan pemerintah.

Interseksionalitas: Kunci Memahami Krisis Iklim

Dr. Sudirman Nasir, peneliti dari Universitas Hasanuddin, menegaskan bahwa riset ini dibingkai dengan pendekatan interseksionalitas. “Krisis iklim adalah persoalan kompleks. Tidak ada satu disiplin ilmu atau lembaga yang bisa memahaminya sendirian. Kita harus saling mendengar, menghormati perspektif, dan berkolaborasi,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman nyata masyarakat—live experience—sering kali lebih jujur menggambarkan dampak krisis.

Namun, ia mengingatkan agar tidak jatuh pada dua ekstrem: meremehkan kapasitas masyarakat, atau justru meromantisasi daya tahan mereka. “Mereka memang bertahan, tetapi dengan serba keterbatasan. Perlu dukungan nyata agar kualitas hidup mereka bisa meningkat,” tambahnya.

Strategi Lokal: Dari Tenun Hingga Irigasi Tetes

Hasil riset di tiga wilayah—Lombok, Makassar, dan Kupang—memperlihatkan beragam cara komunitas mengembangkan resiliensi. Di Kupang, kelompok perempuan memanfaatkan kembali tradisi tenun ikat sebagai diversifikasi pendapatan, sementara petani mulai mencoba teknologi irigasi tetes untuk menghemat air.

Di Lombok, perempuan tani, termasuk yang sudah lanjut usia, menemukan cara mengelola air dengan pompa sederhana, benih tahan kering, hingga penampungan air hujan.

Sementara itu, di pesisir Makassar, masyarakat menggabungkan pengetahuan ekologi tradisional dengan inisiatif baru seperti konservasi terumbu karang, pengembangan wisata pantai, serta usaha kecil berbasis hasil laut.
Seluruh temuan ini kemudian dikemas dalam toolkit climate resilience, sebuah panduan interaktif yang berisi strategi adaptasi dan praktik baik untuk memperkuat daya tahan komunitas.

Suara dari Komunitas: Pentingnya Riset Partisipatif

Karno, perwakilan Sekolah Rakyat Petani Payu-payu di Maros, menekankan pentingnya participatory action research.

Menurutnya, penelitian harus benar-benar melibatkan masyarakat, bukan sekadar mengambil data. “Di kampung, kerja sama itu sulit kalau tidak dibangun lewat pengorganisiran. Riset partisipatif memungkinkan warga belajar bersama, menemukan solusi sendiri, dan akhirnya menumbuhkan kepercayaan,” jelasnya.

Dari Data Menuju Kebijakan

Perspektif pemerintah daerah juga hadir dalam diskusi. Eka dari Bappeda NTB menjelaskan bahwa hasil riset seperti ini sangat penting untuk memperkuat dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan 45 indikator utama pembangunan, salah satunya penurunan emisi gas rumah kaca, riset komunitas bisa memberikan “data yang bercerita” sehingga lebih mudah diterjemahkan dalam kebijakan.

“Kalau hanya berbicara hazard, exposure, dan vulnerability, konteks tiap daerah berbeda. Tetapi kapasitas masyarakat—itulah yang bisa kita tingkatkan bersama. Hasil riset ini membantu kami menyusun target pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Bukti Nyata: Dari Disabilitas ke Pendidikan Tinggi

Salah satu kisah inspiratif datang dari Paotere, Makassar. Seorang relawan perempuan membuka ruang belajar bagi remaja putri penyandang disabilitas. Dengan dukungan komunitas dan universitas, seorang anak perempuan difabel yang awalnya tidak percaya diri akhirnya berhasil masuk Universitas Hasanuddin.

“Ini bukti bahwa kolaborasi komunitas, akademisi, dan pemerintah bisa mewujudkan hal yang dulu dianggap mustahil,” kata Dr. Sudirman.

Menuju Masa Depan Inklusif dan Tangguh

Krisis iklim tidak hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga menyangkut penghidupan, pangan, kesehatan, hingga pendidikan. Riset ini menunjukkan bahwa daya tahan masyarakat lahir dari kolaborasi: pengetahuan lokal, inovasi sederhana, pengorganisiran komunitas, serta dukungan kebijakan.

Sebagaimana disampaikan dalam penutupan diskusi, “Resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menciptakan ruang agar kualitas hidup masyarakat bisa meningkat meski menghadapi tantangan besar.”

Penelitian sebagai Data yang “Bercerita” untuk Kebijakan Iklim

Dalam sebuah forum dialog tentang perubahan iklim dan ketahanan komunitas, Suryani Eka dari Bappeda Provinsi NTB menyampaikan bahwa hasil-hasil riset yang dipaparkan peneliti dan mitra internasional menjadi sumber informasi yang sangat berharga.

“Penelitian ini bukan sekadar data, melainkan data yang bercerita, yang bisa menjadi dasar perubahan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Eka, Bappeda memiliki mandat menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD).

Proses penyusunan tersebut menggunakan lima pendekatan: top-down, bottom-up, teknokratik, partisipatif, serta politik. Belakangan ditambahkan pula prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial.

“Konteks spasial sangat penting, karena setiap daerah memiliki kerentanan iklim yang berbeda,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa capaian pembangunan daerah kini diukur dengan 45 indikator utama, salah satunya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Karena itu, hasil penelitian yang memotret risiko dan kapasitas masyarakat sangat relevan. Eka menambahkan, “Kalau hazard, exposure, dan vulnerability tiap daerah berbeda. Tetapi kapasitaslah yang bisa kita tingkatkan bersama, dimulai dari level desa.”

Sejalan dengan visi NTB makmur mendunia, pemerintah provinsi mengusung program unggulan “Desa Berdaya”, yaitu desa tanpa kemiskinan, mandiri pangan, serta berkembang melalui pariwisata lokal. Selain itu, NTB juga mendorong agenda “NTB Inklusi”, yang menekankan pentingnya kelompok rentan untuk tidak tertinggal dalam pembangunan.

Pernyataan Eka diperkuat dengan pengalaman di Kupang, di mana rencana aksi komunitas hasil riset berhasil diadopsi oleh pemerintah desa dan bahkan ditandatangani oleh beberapa kepala OPD. Beberapa rekomendasi dapat langsung diimplementasikan, sementara lainnya dimasukkan dalam perencanaan ke depan.

Hasil penelitian juga telah menjadi basis penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim.

Dari sisi lapangan, para peneliti berbagi kesaksian tentang dampak nyata perubahan iklim. Dr. Sudirman Nasir menuturkan bagaimana masyarakat pesisir Makassar bercerita detail mengenai perubahan tangkapan ikan.

Dulu ikan bandeng bisa didapat dalam ukuran besar, kini semakin kecil dan sulit ditemukan. Namun, alih-alih menyerah, para ibu berinovasi dengan mengolah ikan kecil menjadi produk makanan dengan kemasan yang lebih baik. Kendati demikian, mereka tetap menghadapi kendala akses pasar.

“Komunitas ini menunjukkan resiliensi, tapi daya tahannya terbatas bila tidak ada dukungan dari lembaga lain. Resiliensi harus ditopang energi kolektif,” tegas Sudirman.

Ia juga mengingatkan bahwa krisis iklim semakin sering dan parah, dengan dampak langsung terhadap penghidupan, air, pangan, perumahan, hingga kesehatan. Perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas merasakan beban paling berat.

Sudirman mencontohkan kasus gelombang panas di Makassar yang berujung pada pemadaman bergilir hingga empat jam. Masyarakat mencari cara bertahan, seperti menggunakan kipas angin sederhana dengan es batu.

Namun strategi ini hanya solusi jangka pendek, sekaligus menambah beban biaya air dan listrik. Karena itu, kolaborasi lintas bidang—termasuk arsitektur untuk mengembangkan desain rumah sejuk ramah iklim—menjadi penting.

“Riset semacam ini haruslah partisipatif: mendengar, menghormati, dan membuka kemungkinan baru,” tutup Sudirman.

Kesimpulan

  • Forum Knowledge-to-Policy Exchange 1: Future-Proofing Vulnerable Communities Against Climate Change menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, peneliti, pemerintah, praktisi, dan komunitas dalam membangun ketahanan terhadap krisis iklim, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat pesisir.
  • Diskusi menunjukkan bahwa resiliensi iklim tidak cukup hanya dengan strategi teknis, tetapi harus berakar dari pengalaman nyata masyarakat, pengetahuan lokal, serta penguatan kapasitas komunitas.
  • Riset partisipatif, yang benar-benar melibatkan warga sebagai subjek sekaligus mitra, terbukti mampu menghasilkan solusi yang lebih relevan, inovatif, dan dapat diadopsi dalam kebijakan pembangunan.
  • Hasil penelitian lintas disiplin di berbagai daerah, seperti Lombok, Makassar, dan Kupang, telah menghasilkan toolkit climate resilience, rencana aksi komunitas, hingga adopsi kebijakan tingkat desa dan provinsi.
  • Temuan ini memperlihatkan bahwa inovasi lokal—mulai dari diversifikasi penghidupan, teknologi irigasi tetes, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, hingga konservasi pesisir—dapat menjadi inspirasi dalam perencanaan pembangunan yang inklusif.
  • Pemerintah daerah, seperti NTB, menegaskan bahwa penelitian memberi “data yang bercerita” yang mampu memperkuat dokumen perencanaan, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Dengan demikian, resiliensi bukan sekadar bertahan hidup, melainkan menciptakan ruang agar kualitas hidup masyarakat meningkat meski menghadapi tantangan besar perubahan iklim.

Penulis Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID