PELAKITA.ID – Persoalan laut dan pesisir di Indonesia tidak bisa semata-mata dilihat dari sisi ekologis dan ekonomi.
Perspektif humaniora—yang menyoroti aspek kemanusiaan, budaya, sosial, dan identitas masyarakat—menjadi sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi di ruang pesisir.
Dari sudut pandang humaniora, laut dan pesisir bukan sekadar sumber daya atau kawasan ekonomi. Ia adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang simbolik bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Komunitas pesisir memiliki warisan kearifan lokal, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam mengelola laut dan lingkungannya.
Namun, nilai-nilai tersebut kini menghadapi tekanan hebat. Modernisasi, pembangunan pesisir yang eksploitatif, serta ekspansi pariwisata massal seringkali menggerus fondasi budaya masyarakat pesisir.
Konflik sosial pun muncul ketika tanah atau ruang hidup mereka diambil alih tanpa dialog yang adil—baik oleh investor maupun pemerintah—dengan mengabaikan hak-hak sosial dan budaya komunitas adat.
Di sisi lain, perubahan iklim berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir. Abrasi, naiknya permukaan laut, serta menurunnya hasil tangkapan ikan tidak hanya mengancam ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga mengguncang aspek psikologis dan identitas kolektif mereka.
Banyak komunitas mengalami keterasingan, krisis identitas, bahkan kemiskinan struktural yang memperlemah daya tahan sosial mereka.
Pembangunan besar-besaran seperti reklamasi, kawasan industri pesisir, dan industri pariwisata sering kali tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan nelayan tradisional. Akses terhadap laut hilang, mata pencaharian terputus, dan rumah-rumah harus ditinggalkan. Bersamaan dengan itu, nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat perlahan tergeser atau diabaikan.
Ironisnya, meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, kelompok nelayan kecil justru termasuk yang paling miskin dan termarjinalkan.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan kerap lebih menguntungkan korporasi besar atau investor asing, menciptakan ketimpangan yang memicu ketidakpuasan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat pesisir.
Bagi banyak komunitas pesisir, laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang sakral dan simbol kehidupan. Ketika laut rusak akibat pencemaran, penangkapan ikan ilegal, atau penambangan bawah laut, yang hilang bukan hanya biota laut, melainkan juga ikatan spiritual dan kultural masyarakat terhadap laut itu sendiri.
Sayangnya, masyarakat pesisir sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang laut dan pesisir.
Perspektif dan pengetahuan lokal mereka terpinggirkan, padahal pengalaman dan warisan budaya mereka sangat berharga dalam menciptakan tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan.
Karena itu, pendekatan humaniora menjadi sangat penting. Ia membuka ruang pemahaman yang lebih utuh—tidak sekadar berbicara dalam angka, data, dan statistik, melainkan juga menyentuh makna, martabat manusia, dan keadilan sosial.
Penulis Arniyati
