Darul pernah berkunjung ke kampung halaman keluarganya di Desa Palece, Limboro, Majene. Ayahnya berdarah Madura dan ibunya asal Barru, Sulawesi Selatan. Kedua orang tuanya tinggal di Masalembu, sementara Darul menetap di Kota Sumenep yang dapat ditempuh selama 16 jam pelayaran.
PELAKITA.DI – Artikel yang pernah tayang di platform Indonesiana Tempo ini ditulis ulang Pelakita.ID tentang prinsip tokoh muda Kepulauan Masalembu, Sumenep, yang memilih berjuang bersama nelayan tradisional menentang operasi cantrang.
Namanya Darul Hasyim Fath. Sore itu, saya bersua dengannya di salah satu titik di bilangan Jakarta Selatan (28/07).
Dia adalah sosok sekaligus tokoh muda masyarakat Sumenep yang belakangan ini menjadi bagian perlawanan nelayan tradisional dari Kepulauan Masalembu, Jawa Timur.
Disebut kepulauan sebab daerah ini terdiri dari beberapa pulau besar yaitu Kramaian, Samakambing, dan Masalembu. (Foto: Darul saat doa bersama nelayan Masalembu)
Posisinya sebagai anggota DPRD Sumenep menempatkannya sebagai penyambung lidah tidak kurang dari 600 nelayan kecil yang merasa dirugikan jika cantrang beroperasi. Dia mewakili aspirasi pemilik armada payang, pemancing, dan pemasang pukat khas Masalembu yang disebutnya sebagai pajala.
Masalembu terletak di antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Jika menyebut Masalembu, kita mungkin terkenang ketika Kapal Tampomas 2 karam di sekitarnya saat perjalanan dari Jakarta ke daratan Sulawesi pada tahun 1981.
Awalnya, pertemuan saya dengan Darul tidak sedikit pun menyiratkan bahwa dia merupakan perwujudan pembauran Madura, Bugis, dan Mandar. Hal itu diakuinya ketika kami mengobrol tentang kondisi masyarakat Masalembu, motif penolakan alat tangkap cantrang, dan nilai-nilai luhur khas komunitas di Masalembu.
Bauran Mandar, Bugis, Madura
Pria ini lahir di Pulau Masalembu. Ia menyelesaikan SMP dan SMA di Sumenep sebelum diterima di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Filsafat di Yogyakarta. Meski diterima di UGM, dia merasa minatnya di ilmu filsafat “terusik” oleh mandat rakyat yang memilihnya sebagai anggota DPRD Sumenep mewakili Kepulauan Masalembu selama dua periode.
Dedikasinya pada kampung halaman terkait cantrang (varian trawl) bermula ketika tahun 2014 terjadi konflik antara nelayan setempat dan nelayan pendatang yang mengoperasikan cantrang, alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah melalui Permen KP tahun 2015.
“Saya ini berdarah Bugis, Bugis Barru. Meskipun kakek saya juga ada turunan Mandarnya, Mandar Balanipa, Majene,” kata pria kelahiran tahun 1981 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara ini.
Darul pernah berkunjung ke kampung halaman keluarganya di Desa Palece, Limboro, Majene. Ayahnya berdarah Madura dan ibunya asal Barru, Sulawesi Selatan. Kedua orang tuanya tinggal di Masalembu, sementara Darul menetap di Kota Sumenep yang dapat ditempuh selama 16 jam pelayaran.
Peran Darul dalam advokasi nelayan tradisional sejalan dengan inisiatif nelayan Masalembu yang menolak perpanjangan izin cantrang oleh pemerintah hingga Desember 2017. Alasannya, alat tangkap tersebut membuat nelayan setempat kesulitan melaut karena ikan-ikan hampir habis akibat serbuan nelayan cantrang. Posisinya sebagai anggota DPRD membuatnya vital dalam memberi semangat bagi nelayan setempat yang merupakan konstituennya, terutama dari pulau-pulau sekitar Masalembu.
“Kalau diajak silaturahmi, datang saya,” ujarnya terkait adanya permintaan dari beberapa pihak agar diberikan kesempatan mengoperasikan cantrang di sekitar Masalembu.
“Saya tahu bahwa jika seorang dipercaya, maka itu harus dipegang teguh. Sebagaimana prinsip siri’, bukan?” ucapnya.
Darul mengaku bahwa spirit itulah yang dipegang teguh sehingga tetap berada di pihak nelayan Masalembu. Menurutnya, sudah banyak contoh tokoh asal Masalembu yang kehilangan kepercayaan masyarakat karena pilihan yang tidak tepat pada tahun 1990-an dan 2000-an.
“Di Masalembu, nelayan yang tidak menggunakan cantrang bisa mendapatkan hasil melaut antara 12 hingga 15 juta, lebih besar dari gaji Pak Camat,” ujarnya sambil tersenyum. Yang dimaksud adalah nelayan pajala, pengguna jaring mayang, dan pemancing ikan.
“Di Masalembu ada juga pakedo-kedo,” tambahnya. Pakedo-kedo adalah sebutan untuk nelayan pancing ikan dasar seperti kerapu, kakap, dan tenggiri. Nelayan dengan alat tangkap ini terkenal piawai di Makassar dan kawasan Spermonde.
Manifestasi Siri’
“Aku mau semua pejabat punya sense of crisis. Menurutku, mengapa Jokowi memilih Susi adalah hal yang luar biasa. Abad ke depan belum tentu ada yang seperti ini,” katanya dengan aksen Madura yang kental.
“Makanya saya heran ketika ada politisi yang mencoba keluar dari garis sejarahnya, sejarah kejadiannya, dan berkhianat pada masyarakatnya,” ujarnya. Baginya, keperpihakan politisi harus berpihak pada hakikat kehidupan dan masa depan warga yang selama ini bergantung pada sumber daya alam dan belum mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Hal itu butuh proses, waktu, dan kesabaran.
“Ini prinsip siri’ dari Bugis yang harus dipertahankan. Kalau sudah hilang, selesai sudah,” ujar Darul.
Bagi Darul, apa yang dilakukan oleh nelayan Masalembu adalah bentuk inisiatif nelayan tradisional yang melawan dengan caranya sendiri. Ada kerentanan yang bisa mengarah pada kekacauan di laut, sesuatu yang tidak dia inginkan sebagai bagian dari masyarakat Masalembu.
Di Masalembu, suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Madura telah membaur. Darul adalah contoh perpaduan budaya itu, dengan ayah berdarah Madura dan ibu keturunan Bugis Barru dari Sulawesi.
Tentang diaspora Bugis di Nusantara, Darul mengaku pernah membaca buku Manusia Bugis karya Christian Pelras.
“Saya pernah bertanya kepada George Aditjondro, yang keturunan Jawa-Belanda dan pernah tinggal di Makassar. Ayahnya hakim di sana, ya? Saya tanya, apa yang membuat orang Bugis banyak melakukan migrasi? Apakah semata karena urusan kepelautan?” kenangnya.
Menurut George, kata Darul, apa yang ditulis Pelras perlu direvisi.
“Orang Bugis itu, kalau mendukung pemimpin politik dan pemimpinnya berkhianat, dia bisa pergi bahkan menjual tanahnya. Sebagian mungkin karena perniagaan, tetapi alasan politik juga banyak,” sebut Darul.
Dari cerita George itu, Darul merasa bisa jadi benar. Dari beberapa praktik politik sebagai Pilkades di Sumenep, banyak keturunan Bugis melakukan migrasi dengan menjual tanahnya.
“Ada yang ke Batam, biasanya kalau ada pemimpin yang dipilih tapi tidak memenuhi janjinya,” ujarnya. Menurutnya, sebutan Uwak atau Daeng masih jamak di Masalembu.
Tentang kohesi sosial Bugis-Makassar, Darul bercerita bahwa pada Pilpres, Kabupaten Sumenep memenangkan Prabowo-Hatta, tetapi ia bangga menjadi bagian dari kemenangan Jokowi-JK di Masalembu.
“Ada 128 pulau berpenghuni yang memilih dan memenangkan Prabowo. Ada 27 kecamatan, 138 desa di Sumenep daratan dan kepulauan. Jokowi-JK hanya menang di 4 kecamatan, salah satunya di kecamatan kami,” kata pria yang menjadi saksi rekap KPU pada Pilpres 2014 itu.
“Kami memilih Jokowi-JK, dan ketika mereka membacakan Nawacita serta Poros Maritim, di situlah harapan kami pada perlindungan ekosistem. Laut harus terpelihara. Tidak ada alasan Jokowi untuk ragu mengambil keputusan soal cantrang,” tegasnya.
Sebelum menutup ceritanya, Darul mengaku tradisi Bugis masih sangat terpelihara di Masalembu. Bajubodo dikenakan saat pesta, songkok guru masih digunakan, dan rumah panggung khas Bugis-Makassar masih ditemui di pesisir Masalembu atau Pulau Masalima.
“Pagi-pagi bikin sanggar pisang, sore bikin pallubutung, teh hangat,” katanya.
Di Masalembu, tradisi pernikahan, khitanan, maupun acara keluarga masih menggunakan tradisi Bugis-Makassar. Bugis, Makassar, dan Mandar jika digabung mencapai sekitar 50 persen penduduk, terutama di Pulau Masalima.
Kadang Darul mencandai keluarganya yang Bugis.
“Kita tuan tanah di pulau ini, tapi selera kita mulai bergeser ke roti. Jadi kita bergantung pada pihak lain untuk mencari gula,” ujarnya, anggota DPRD Sumenep dua periode yang mengaku belajar politik dari tokoh PDI-P, Sonny Keraf.
Tebet, 30 Juli 2017
