Paradigma ini memandang pembangunan sebagai jalur linier di mana masyarakat “tradisional” dapat maju dengan mengadopsi teknologi, industri, dan nilai-nilai budaya Barat.
PELAKITA.ID – Cara kita memahami pembangunan tidak pernah bersifat statis. Sepanjang sejarah, pemerintah, akademisi, dan lembaga global telah menganut berbagai paradigma pembangunan, yang masing-masing mengklaim sebagai jalan terbaik menuju kemajuan.
Paradigma-paradigma ini bukan sekadar teori—mereka membentuk kebijakan, memengaruhi prioritas pendanaan, dan pada akhirnya berdampak pada kehidupan jutaan orang.
Paradigma Modernisasi
Memahami bagaimana ide-ide ini berkembang sangat penting, terutama bagi negara seperti Indonesia yang terus menghadapi tantangan kompleks dalam pertumbuhan, ketimpangan, dan keberlanjutan.
Model arus utama yang paling awal adalah paradigma modernisasi yang mendominasi tahun 1950-an hingga 1970-an.
Paradigma ini memandang pembangunan sebagai jalur linier di mana masyarakat “tradisional” dapat maju dengan mengadopsi teknologi, industri, dan nilai-nilai budaya Barat.
Bagi banyak negara pascakolonial, termasuk Indonesia pada awal era Orde Baru, modernisasi menjanjikan pertumbuhan pesat melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan konteks lokal dan memperlebar kesenjangan, dengan asumsi bahwa semua negara dapat mengikuti jalur yang sama seperti negara Barat.
Teori Ketergantungan dan Strukturalis
Seiring munculnya kritik, berkembang teori ketergantungan dan strukturalis yang berpendapat bahwa keterbelakangan bukanlah sebuah tahap, tetapi kondisi yang diciptakan oleh struktur ekonomi global yang timpang.
Pemikir seperti Andre Gunder Frank dan Samir Amin menyoroti bahwa negara-negara di Selatan Global terjebak dalam sistem yang menguntungkan negara-negara industri.
Solusi yang mereka tawarkan adalah mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri dan mendorong strategi berbasis negara. Pengalaman Indonesia pada masa ledakan minyak tahun 1970-an—ketika intervensi negara dalam industri meningkat—mencerminkan sebagian ide ini, meskipun ketergantungan pada ekspor sumber daya tetap ada.
Paradigma Neoliberalisme
Memasuki tahun 1980-an, paradigma neoliberalisme menjadi arus utama, didorong oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia melalui program penyesuaian struktural. Pasar bebas, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan menjadi kata kunci.
Di Indonesia, krisis keuangan Asia 1997–1998 mempercepat reformasi ini, yang memicu perubahan ekonomi besar-besaran. Meskipun era ini membawa efisiensi tertentu, ketimpangan semakin dalam dan perlindungan sosial melemah.
Paradigma Pembanguan Manusia
Titik balik muncul pada 1990-an dengan paradigma pembangunan manusia yang dipelopori oleh Amartya Sen.
Pembangunan tidak lagi hanya tentang PDB—tetapi tentang memperluas kemampuan manusia, akses pada pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Indonesia kemudian mengadopsi berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Pintar, yang mencerminkan pergeseran menuju pembangunan yang berpusat pada manusia.
Program-program ini terbukti membantu rumah tangga miskin dalam menjaga konsumsi, meningkatkan partisipasi sekolah, dan memperbaiki gizi anak.
Pembangunan Berkelanjutan
Pada abad ke-21, pembangunan berkelanjutan menjadi visi utama, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan.
Bagi Indonesia—yang memiliki keanekaragaman hayati luar biasa namun juga sangat rentan terhadap perubahan iklim—paradigma ini sangat relevan.
Misalnya, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menjadi motor ekonomi, tetapi juga menyebabkan deforestasi dan emisi karbon yang besar. Konflik lahan dan degradasi lingkungan di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
Selain itu, kenaikan permukaan laut telah memicu fenomena banjir rob di pesisir utara Jawa, termasuk di Semarang dan Demak, yang memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka.
Program National Action Plan for Climate Change Adaptation (RAN-API) berupaya memberikan kerangka adaptasi, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan pendanaan dan koordinasi.
Di beberapa daerah, pendekatan berbasis komunitas seperti pembangunan tanggul alami dengan ekosistem mangrove—contohnya di Demak—telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi dampak banjir rob.
Pemikiran Pasca Pembangunan
Namun, di luar pendekatan arus utama ini, pemikir pasca-pembangunan sejak lama mempertanyakan apakah “pembangunan”—yang umumnya didefinisikan oleh nilai-nilai Barat—benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Akademisi seperti Arturo Escobar menyerukan alternatif yang berakar pada pengetahuan lokal dan identitas budaya.
Di Indonesia, perspektif ini selaras dengan berbagai inisiatif berbasis komunitas, mulai dari desa wisata, program kampung iklim, hingga proyek adaptasi iklim partisipatif di wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya.
Dari pergeseran paradigma ini, kita belajar bahwa pembangunan bukanlah formula seragam. Ia adalah proses politik dan kultural yang dibentuk oleh kekuasaan, sejarah, dan realitas lokal.
Perjalanan Indonesia menunjukkan kompleksitas ini—mulai dari kebijakan industrialisasi yang top-down, reformasi neoliberal, hingga pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Indonesia menghadapi pertanyaan penting: Bagaimana mencapai pertumbuhan tanpa memperdalam ketimpangan? Bagaimana membangun ketahanan iklim sambil memastikan masyarakat memiliki suara dalam menentukan arah kemajuan?
Bagaimana transformasi digital bisa memberdayakan, bukan justru mengeksklusi mereka yang tertinggal?
Paradigma pembangunan akan terus berkembang, namun tantangan sesungguhnya adalah menghindari ketergantungan buta pada satu model tertentu. Sebaliknya, Indonesia harus merumuskan jalannya sendiri—menggabungkan dinamika ekonomi dengan keadilan sosial, keberlanjutan, dan integritas budaya.
Karena pada akhirnya, kemajuan bukan hanya tentang angka; tetapi tentang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermakna, bermartabat, dan selaras dengan lingkungannya.
