- Pandangan Harvey berbeda jauh dari banyak ekonom arus utama. Misalnya, Amartya Sen memandang pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia, sedangkan Jeffrey Sachs menekankan pentingnya bantuan dan investasi besar untuk mengatasi kemiskinan.
- W.W. Rostow bahkan melihat pembangunan sebagai proses linear yang melalui lima tahap pertumbuhan ekonomi. Harvey menolak pandangan tersebut, dengan argumen bahwa pembangunan dalam kerangka kapitalisme justru memperkuat ketimpangan.
- Pemikirannya lebih dekat dengan Immanuel Wallerstein, yang menyoroti eksploitasi global melalui teori sistem-dunia, tetapi Harvey lebih menekankan proses urbanisasi dan pembentukan ruang.
PELAKITA.ID – David Harvey adalah seorang ahli geografi dan teoritikus sosial berkebangsaan Inggris yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam geografi manusia, studi perkotaan, dan teori sosial kritis.
Lahir pada tahun 1935, Harvey awalnya menekuni geografi regional dengan pendekatan kuantitatif. Namun, sejak akhir 1960-an ia beralih ke pendekatan Marxis dan kemudian menjadi tokoh utama dalam apa yang disebut geografi kritis. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982), dan A Brief History of Neoliberalism (2005).
Pokok pemikiran Harvey adalah bagaimana kapitalisme membentuk proses urbanisasi dan pembangunan ruang. Menurutnya, pembangunan bukanlah proses yang netral atau murni bersifat kemanusiaan.
Sebaliknya, pembangunan sering kali menjadi sarana akumulasi modal, pencarian keuntungan, dan penguatan kekuasaan kelas elit. Kota, pembangunan infrastruktur, dan ruang-ruang baru dipandang Harvey sebagai cara untuk menyerap surplus modal.
Akibatnya, kebijakan pembangunan kerap lebih menguntungkan kelompok berkuasa dan perusahaan besar, sementara kebutuhan masyarakat biasa sering terpinggirkan.
Salah satu kontribusi penting Harvey adalah konsep pembangunan yang timpang (uneven development). Ia menjelaskan bahwa kapitalisme selalu menciptakan ketimpangan geografis—antara daerah kaya dan miskin, negara maju dan berkembang, pusat (core) dan pinggiran (periphery). Harvey juga merupakan pengkritik keras neoliberalisme.
Ia berpendapat bahwa reformasi neoliberal—seperti privatisasi, deregulasi, dan kebijakan penghematan—sebenarnya merupakan proyek politik untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan elit ekonomi, sekaligus memperdalam ketimpangan sosial dan spasial.
Gagasan penting lainnya dari Harvey adalah “hak atas kota” (right to the city). Menurutnya, ruang kota tidak boleh diperlakukan hanya sebagai komoditas, tetapi harus dilihat sebagai sumber daya bersama yang berhak dibentuk dan dimanfaatkan oleh warganya.
Gagasan ini banyak menginspirasi gerakan sosial di berbagai belahan dunia yang memperjuangkan kendali demokratis atas kota dan sumber daya urban.
Pandangan Harvey berbeda jauh dari banyak ekonom arus utama. Misalnya, Amartya Sen memandang pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia, sedangkan Jeffrey Sachs menekankan pentingnya bantuan dan investasi besar untuk mengatasi kemiskinan.
W.W. Rostow bahkan melihat pembangunan sebagai proses linear yang melalui lima tahap pertumbuhan ekonomi. Harvey menolak pandangan tersebut, dengan argumen bahwa pembangunan dalam kerangka kapitalisme justru memperkuat ketimpangan.
Pemikirannya lebih dekat dengan Immanuel Wallerstein, yang menyoroti eksploitasi global melalui teori sistem-dunia, tetapi Harvey lebih menekankan proses urbanisasi dan pembentukan ruang.
Pemikir |
Fokus Pembangunan |
Teori/Ide Kunci |
Pandangan tentang Pembangunan |
|---|---|---|---|
| David Harvey | Geografi Marxis, kapitalisme & ruang | Pembangunan timpang, hak atas kota, kritik neoliberalisme | Pembangunan melayani akumulasi modal dan menciptakan ketimpangan. |
| Amartya Sen | Kapabilitas manusia | Pendekatan Kapabilitas | Pembangunan adalah perluasan kebebasan dan pilihan manusia. |
| W.W. Rostow | Teori modernisasi | Lima Tahap Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan bersifat linear menuju modernitas. |
| Immanuel Wallerstein | Teori sistem-dunia | Hubungan pusat-pinggiran | Kapitalisme global mengeksploitasi negara pinggiran. |
| Jeffrey Sachs | Pengentasan kemiskinan | Teori Big Push | Pembangunan butuh bantuan dan investasi terkoordinasi. |
Relevansi untuk Indonesia
Pemikiran Harvey sangat relevan dalam memahami fenomena pembangunan di Indonesia. Pembangunan kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, atau Ibu Kota Nusantara menunjukkan bagaimana proyek pembangunan kerap terkait dengan kepentingan investasi dan modal besar.
Proyek infrastruktur skala besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau kawasan industri, sering memunculkan persoalan ketimpangan—mulai dari penggusuran warga, komodifikasi tanah, hingga meningkatnya harga properti yang tidak terjangkau masyarakat miskin.
Kritik Harvey tentang neoliberalisme juga dapat dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang mendorong privatisasi, investasi asing, dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Misalnya, kasus alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, tambang nikel, atau pariwisata eksklusif di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memperlihatkan bagaimana pembangunan dapat memperkaya segelintir orang, tetapi meminggirkan masyarakat lokal.
Gagasannya tentang “hak atas kota” relevan dengan perjuangan masyarakat di berbagai daerah Indonesia yang menuntut akses terhadap ruang kota yang inklusif—mulai dari hak atas hunian layak, ruang publik, hingga hak masyarakat adat atas tanahnya.
Dengan memadukan analisis ekonomi politik dan dimensi spasial, Harvey mengajak kita melihat pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan kekuasaan, ketimpangan, dan perebutan ruang.
Pemikirannya menjadi penting untuk mendorong pembangunan Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada kepentingan modal besar.
