PELAKITA.ID – Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu pusat produksi rumput laut terbesar di Indonesia. Namun di balik potensi besar tersebut, terdapat kesenjangan mencolok antara perusahaan berbasis modal asing dari Asia dengan perusahaan-perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Ada diferensiasi pada kapasitas dan pola kerja. Perusahaan berbasis kepemilikan asing tersebut mampu memproses bahan baku dalam skala masif hingga ribuan ton per hari dan menghasilkan puluhan ton tepung seperti carrageenan setiap hari.
Sebaliknya, jika mengambil contoh tiga perusahaan PMDN yang telah lama berdiri di daerah ini hanya mampu memproduksi sekitar tiga hingga lima ton per hari.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mengapa industri dalam negeri begitu tertinggal di tanahnya sendiri. Apakah semata modal yang kuat atau sistem yang yang efektif?
Mengapa investor kita tidak tertarik benam pada industrialiasi yang maksimum layaknya yang dipilih PMA itu? Apakah perlu stimulus?
Hemat penulis, salah satu perusahaan pengolahan rumput laut berbasis asing di salah satu daerah di Sulawesi Selatan memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal skala investasi dan penguasaan teknologi.
Penelusuran penulis, mereka didukung sarana prasaran riset dan pengembangan yang kuat bahkan berbasis di negara kedua, mereka mampu mengoperasikan pabrik modern, menerapkan standar internasional, serta membangun jaringan distribusi global yang mapan.
Selain itu, mereka memiliki akses pendanaan besar yang memungkinkan pembangunan infrastruktur, laboratorium, dan fasilitas produksi berteknologi tinggi.
Kemampuan ini diperkuat dengan kemitraan strategis bersama pemerintah daerah – Pemda bahkan menyiapkan jalan untuk memudahkan investasi mereka – dan petani lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan melalui kontrak jangka panjang. Ada itikad baik dan konkret dari Pemda di mana perusahaan itu eksis.
Sementara itu, perusahaan PMDN masih menghadapi berbagai keterbatasan. Modal yang terbatas membuat mereka sulit meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui teknologi, atau memperluas jaringan pasar.
Mereka juga belum memiliki akses kuat ke pembiayaan jangka panjang dan insentif fiskal yang dapat mendorong pengembangan industri hilir. Rantai pasok bahan baku sering bergantung pada pola pembelian musiman dari petani, tanpa skema kemitraan yang memberikan jaminan harga maupun keberlanjutan pasokan.
Kualitas produk yang dihasilkan pun kerap belum memenuhi standar internasional karena keterbatasan fasilitas pengolahan dan kontrol mutu atau masih menggunakan alat-alat lama. Ironisnya banyak bantuan pemerintah pusat justru mangkrak dan sayonara tanpa hasil.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa dominasi asing tidak semata-mata karena faktor modal besar, tetapi juga karena dukungan sistem yang menyeluruh dan itikad baik pemerintah untuk mengelola hulu hilir rumput laut ini.
Perusahaan misalnya negara seperti China mampu memadukan teknologi, pembinaan petani, pemasaran global, dan tata kelola industri yang efisien? Apakah karena leadership elite pemerintah mereka atau kesadaran kolektif sudah terbangun dari sejumlah lini pendukung usaha mereka?
Sebaliknya, mengapa perusahaan lokal cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Mereka seperti mati segan, hidup tak mau. Lalu mana janji Pemerintah Pusat yang mendengungkan hilinrisasi dan ekspor budidaya perikanan nan hebat itu?
Pembaca sekalian, meski Indonesia adalah produsen utama rumput laut dunia, nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri masih sangat rendah.
Apa yang bisa dilakukan?
Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah harus hadir secara serius dalam menata sistem hulu hingga hilir industri rumput laut.
Perlu penguatan program pengembangan riset atau benih rumput laut unggul dan processing-nya, pelatihan teknis bagi petani, dan penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi perusahaan lokal menjadi langkah awal yang penting. Insentif fiskal dan kemudahan investasi harus diberikan kepada perusahaan PMDN yang berkomitmen membangun fasilitas pengolahan berskala menengah hingga besar.
Selain itu, penerapan standar mutu yang setara dengan pasar internasional perlu difasilitasi melalui dukungan sertifikasi dan peningkatan kapasitas SDM. Di salah satu perguruan tinggi pun ada hasil riset tentang pengolahan rumput laut dengan teknologi efisien namun masih perlu dukungan pembiayaan untuk skala besar.
Jadi, kunci utama untuk mengejar ketertinggalan adalah menciptakan ekosistem industri yang saling terhubung. Pemerintah perlu mendorong kemitraan erat antara petani, perusahaan pengolah, dan pembeli internasional melalui kontrak yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Hilirisasi produk menjadi carrageenan atau derivatif bernilai tinggi harus menjadi prioritas, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri luar negeri. Apalagi Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menggembar-gemborkan kemandirian pangan dan perluasan investasi dalam negeri. Kenapa rumput laut masih dipandang sebelah mata?
Begitulah, tapi jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten dan terarah, industri rumput laut nasional dapat berkembang lebih inklusif dan kompetitif.
Potensi besar yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi petani, memperkuat perusahaan lokal, dan meningkatkan posisi negara sebagai pemain utama dalam rantai pasok global sekaligus pemberi stimulus mestinya menjadi lampu hijau industrialisasi rumput laut ini.
Dengan kesungguhan pemerintah mengatur, memfasilitasi, dan mengawal kebijakan industri rumput laut, kesenjangan antara perusahaan asing dan PMDN bisa dipersempit, membawa manfaat yang lebih merata bagi perekonomian nasional.
Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID
