- Penelitiannya mendorong para ekonom dan pembuat kebijakan di negara berkembang untuk tidak hanya melihat pertumbuhan secara agregat, tetapi juga mempertanyakan siapa yang benar-benar memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.
- Kekayaan dan kepemilikan modal masih terkonsentrasi pada kelompok elite, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan properti.
- Keuntungan ekonomi dari pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Piketty ingatkan tentang “penangkapan” kekuasaan oleh elite politik juga relevan dengan situasi politik Indonesia yang kerap dikuasai oleh segelintir kelompok kaya yang berpengaruh besar dalam pembuatan kebijakan.
PELAKITA.ID – Thomas Piketty adalah seorang ekonom asal Prancis yang penelitiannya telah mengubah perdebatan global tentang ketimpangan kekayaan dan pendapatan.
Lahir pada 7 Mei 1971 di Clichy, Prancis, Piketty menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, salah satu sekolah paling bergengsi di Prancis.
Pada usia 22 tahun, ia meraih gelar PhD di bidang ekonomi dari London School of Economics dan École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Setelah itu, ia menjadi salah satu pendiri sekaligus profesor di Paris School of Economics.
Nama Piketty melambung di dunia internasional setelah menerbitkan buku Capital in the Twenty-First Century pada 2013. Dalam buku tersebut, ia menelusuri ratusan tahun data pajak dan pendapatan untuk memahami evolusi ketimpangan.
Temuan utamanya dirumuskan dalam formula r > g, di mana r adalah tingkat pengembalian modal dan g adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Piketty, ketika pengembalian modal lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi, kekayaan akan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Pola ini, katanya, justru merupakan hal yang umum terjadi sepanjang sejarah. Tanpa kebijakan publik yang kuat—seperti pajak progresif dan redistribusi kekayaan—ketimpangan cenderung akan memburuk.
Kontribusi Piketty meninggalkan jejak penting dalam studi pembangunan. Ia memindahkan fokus kajian ketimpangan dari model teoretis yang abstrak menuju analisis empiris berbasis data historis.
Dengan menghimpun data raksasa yang mencakup ratusan tahun sejarah ekonomi, ia menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar konsekuensi pertumbuhan ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh pilihan politik dan kelembagaan.
Penelitiannya mendorong para ekonom dan pembuat kebijakan di negara berkembang untuk tidak hanya melihat pertumbuhan secara agregat, tetapi juga mempertanyakan siapa yang benar-benar memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.
Bagi Piketty, ketimpangan ekonomi bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan politik. Ketimpangan yang tinggi, menurutnya, akan memicu “perebutan” kekuasaan oleh para elite, melemahkan demokrasi, dan menghambat pembangunan yang inklusif.
Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan pajak progresif atas pendapatan dan kekayaan, serta memperkuat investasi negara pada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemikiran Piketty sangat relevan dengan kondisi Indonesia.
Hingga kini, Indonesia menghadapi ketimpangan yang cukup persisten, dengan rasio gini berada di kisaran 0,38–0,40 dalam beberapa tahun terakhir.
Kekayaan dan kepemilikan modal masih terkonsentrasi pada kelompok elite, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan properti.
Formula r > g terlihat jelas di Indonesia: tingkat pengembalian aset modal kerap melampaui pertumbuhan upah, sehingga pekerja biasa tertinggal meski ekonomi terus tumbuh.
Sistem perpajakan Indonesia juga masih lemah dalam fungsi redistribusinya. Rasio pajak terhadap PDB relatif rendah dibanding banyak negara lain, dan pajak kekayaan hampir tidak signifikan.
Akibatnya, keuntungan ekonomi dari pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Selain itu, peringatan Piketty tentang “penangkapan” kekuasaan oleh elite politik juga relevan dengan situasi politik Indonesia yang kerap dikuasai oleh segelintir kelompok kaya yang berpengaruh besar dalam pembuatan kebijakan.
Mengadopsi gagasan Piketty berarti mendorong reformasi berani di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperluas basis pajak, meningkatkan tarif pajak progresif untuk pendapatan dan kekayaan, serta memperbesar belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tetapi juga memperkuat demokrasi dengan membatasi dominasi politik oleh elite ekonomi.
Riset Piketty mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Tanpa upaya politik yang sadar untuk membagi manfaat pembangunan, ketimpangan akan terus melebar.
Bagi Indonesia, memahami dan menerapkan pemikiran Piketty dapat menjadi peluang untuk merancang jalan pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis—sebuah masa depan di mana kesejahteraan dibagi lebih adil di seluruh lapisan masyarakat.
Editor Denun
