PELAKITA.ID – Jakarta, 23 Juli 2025 – Berdasarkan data tahun 2022, Indonesia memiliki 2.401.540 nelayan, di mana 85% di antaranya dikategorikan sebagai nelayan kecil pada tahun 2023.
Kelompok nelayan kecil ini sangat bergantung pada ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi (Jenis Bahan Bakar Tertentu/JBT), untuk menjalankan aktivitas melaut. Namun, mereka masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses subsidi tersebut. Kenaikan harga BBM pada 2022 juga berimbas pada menurunnya Nilai Tukar Nelayan selama periode 2022–2025.
Dalam rangka menyoroti isu tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaksanakan “Ekspose Hasil Survei Akses Nelayan Kecil terhadap Subsidi Solar” yang dilakukan secara luring pada 8 Mei hingga 10 Juli 2025.
Survei dilaksanakan di beberapa daerah seperti Denpasar, Kabupaten Kepulauan Aru, Baubau, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pekalongan, Bitung, dan Jakarta Utara.
Survei ini melibatkan 184 nelayan kecil, sebagian besar (87,5%) di antaranya telah berpengalaman melaut selama 16–20 tahun dan menggunakan kapal berukuran kurang dari 6 GT.
Hasil survei menunjukkan bahwa 66,3% responden tidak menerima BBM bersubsidi. Sebagian besar membeli BBM melalui pengecer atau perantara (middleman), dan hanya 25% yang membeli langsung di SPBU Khusus Nelayan (SPBN).
Meski sebagian nelayan mengetahui keberadaan SPBN, mereka sering kali tidak tahu kondisi ketersediaan BBM di sana atau mendapati stok dalam keadaan kosong.
Selain itu, 75% responden menyatakan bahwa jumlah BBM subsidi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan mereka untuk melaut. Dengan intensitas melaut sebanyak 21–25 kali dalam sebulan dan kebutuhan BBM mencapai 5–30 liter per trip, keterbatasan stok menyebabkan 41,8% responden hanya bisa melaut kurang dari lima kali dalam sebulan.
“Nelayan-nelayan ini disulitkan dengan persyaratan administratif. Tapi untuk mendapatkan stok BBM subsidi saja sudah sulit,” ujar Zulkarnain Sahi, seorang nelayan asal Gorontalo.
Pengecer menjadi pihak dominan dalam distribusi BBM bagi nelayan. Meski SPBN relatif dekat dengan lokasi mereka, keterbatasan jumlah SPBN menyebabkan antrean panjang.
Di beberapa daerah seperti Denpasar, Baubau, dan Kabupaten Aru, nelayan bahkan harus antre lebih dari dua jam untuk mendapatkan BBM subsidi. Sebanyak 78,3% responden juga menyebutkan bahwa mereka membayar lebih dari Rp6.800 per liter.
Dengan demikian, nelayan kecil dapat menghabiskan lebih dari Rp2 juta per bulan hanya untuk membeli BBM.
Lebih lanjut, mayoritas nelayan kecil mengaku belum memahami alur resmi untuk memperoleh BBM subsidi. Ketidakpahaman ini diperburuk dengan anggapan bahwa akses subsidi masih belum adil. Sekitar 53,8% responden menilai bahwa justru nelayan besar yang mendapatkan kemudahan akses.
Ketimpangan ini menimbulkan harapan agar nelayan kecil bisa lebih dilibatkan dalam proses pengawasan distribusi BBM.
“Perlu peningkatan peran koperasi atau kelompok nelayan dalam distribusi BBM karena 61,4% responden belum tergabung dalam kelompok atau koperasi,” ujar Luthfian Haekal, Human Rights Manager DFW Indonesia.
Menanggapi hasil survei tersebut, Niko dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa kebocoran distribusi solar subsidi tidak hanya terjadi di sektor perikanan.
“Kebocoran juga meluas ke sektor transportasi. Bahkan, kami menemukan barcode milik nelayan kecil yang diperjualbelikan di marketplace,” paparnya.
Menurut KNTI, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab langkanya BBM subsidi di kalangan nelayan kecil.
Sementara itu, Panji Setyo Wibowo dari Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyampaikan bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara KKP, Direktorat Kepelabuhanan, dan BPH Migas, khususnya dalam pemanfaatan Kartu Kusuka. “Data dari Kartu Kusuka sudah disinkronkan ke aplikasi Pertamina untuk memudahkan akses BBM subsidi bagi nelayan,” jelas Panji.
