Menjadi sebuah kebijakan progresif Negara, manakala pendidikan dipandang sebagai hak asasi dan diproteksi agar semua anak bangsa bisa duduk di bangku ajar.
PELAKITA.ID – Pada 14 Juli 2025, pemerintah resmi meluncurkan Sekolah Rakyat, sebuah kebijakan progresif dan strategis untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah pesisir.
Program ini, berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dilengkapi fasilitas asrama dan sistem pembelajaran formal harian.
Ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.
Bagi masyarakat pesisir, kehadiran Sekolah Rakyat adalah kabar baik yang telah lama dinanti. Selama ini, pendidikan anak-anak nelayan kerap terputus karena keterbatasan ekonomi, jauhnya akses, dan rendahnya relevansi kurikulum formal terhadap realitas hidup mereka.
Seperti yang diungkapkan oleh Emile Durkheim, pendidikan merupakan instrumen negara untuk mentransmisikan norma dan nilai kolektif agar tercipta kohesi sosial.
Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai sarana integrasi sosial sekaligus pemenuhan hak dasar warga negara.
Peringatan Kritis: Bahaya Pendidikan Seragam
Kita tentu perlu menyambut dan mendukung langkah progresif ini. Namun, di balik optimisme, ada peringatan yang perlu dicermati: jangan sampai Sekolah Rakyat terjebak dalam logika pendidikan seragam yang mengabaikan konteks sosial-ekologis pesisir.
Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa sekolah kerap menjadi arena reproduksi habitus dominan. Jika kurikulum yang digunakan hanya meniru pola nasional tanpa memahami karakter dan dinamika masyarakat pesisir, maka hasilnya adalah keterasingan kultural bagi anak-anak nelayan.
Kritik Sosiologi Pendidikan: Kurikulum yang Terlepas dari Realitas Lokal
Selama ini, pendidikan formal terlalu berfokus pada standar nasional yang tidak adaptif terhadap potensi lokal.
Akibatnya, anak-anak pesisir yang menamatkan pendidikan tetap kembali ke laut dengan cara dan pengetahuan lama, diwariskan secara turun-temurun, bercampur mitos, ritual, dan kepercayaan magis—tanpa inovasi teknologi, tanpa manajemen usaha, dan tanpa literasi pasar.
Paulo Freire melalui Pedagogy of the Oppressed telah mengkritik model banking education yang menjejalkan pengetahuan tanpa menumbuhkan kesadaran kritis. Kurikulum yang tidak kontekstual hanya akan memperkuat kemiskinan struktural yang sudah ada.
Kontekstualisasi Sekolah Rakyat: Menghidupkan Potensi Lokal
Sekolah Rakyat di wilayah pesisir harus dirancang berbasis potensi sumber daya setempat. Di daerah dengan komoditas utama seperti rumput laut, kurikulum seharusnya mencakup: teknologi budidaya modern, pengolahan pasca panen bernilai tambah, serta manajemen usaha dan pemasaran.
Di wilayah perikanan tangkap, anak-anak perlu dibekali dengan pengetahuan praktis tentang oceanografi, navigasi digital, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, penanganan ikan berstandar ekspor, hingga konservasi laut dan adaptasi perubahan iklim.
Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen melalui capability approach, pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memperluas kemampuan seseorang untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bernilai.
Kurikulum berbasis potensi lokal akan meningkatkan capabilities anak-anak pesisir untuk hidup secara berdaulat di kampung halamannya.
Menuju Pelaku Produksi Profesional dan Wirausaha Bahari
Pendekatan pendidikan semacam ini akan melahirkan nelayan profesional, pembudidaya visioner, pengolah hasil perikanan yang inovatif, dan wirausaha bahari tangguh.
Antonio Gramsci menekankan pentingnya organic intellectuals—kaum terdidik dari akar rumput yang memahami realitas masyarakatnya dan menjadi agen perubahan struktural. Sekolah Rakyat harus menjadi ruang lahirnya organic intellectuals dari masyarakat bahari Indonesia.
Integrasi Ilmu Modern dan Kearifan Lokal
Inilah yang disebut sebagai pendidikan untuk hidup—sebuah pendekatan yang menumbuhkan kemandirian, martabat, dan kepercayaan diri generasi muda pesisir. Mereka tidak lagi sekadar meniru pola lama, melainkan mampu menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal secara kritis dan kreatif.
Michel Foucault telah mengingatkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Dengan demikian, pendidikan yang membebaskan harus mampu menggeser relasi kuasa: dari masyarakat pesisir sebagai objek pembangunan menjadi subjek pengetahuan dan perubahan.
Sekolah Rakyat sebagai Fondasi Generasi Emas Bahari
Sekolah Rakyat di pesisir harus melampaui sekadar pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Ia harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimana pendidikan menumbuhkan kesetaraan manusia di hadapan kapital dan negara?
Bagaimana anak-anak pesisir dapat menjadi aktor pembangunan yang menentukan arah masa depan mereka sendiri?
Bagaimana pendidikan membekali mereka agar hidup bermartabat di tanah kelahiran mereka?
Dengan kurikulum berbasis potensi lokal, guru yang memiliki pedagogi kontekstual, serta orientasi untuk mencetak generasi produktif dan berdaulat, Sekolah Rakyat bisa menjadi jangkar pendidikan yang hidup dan membebaskan.
Jika dirancang dan dijalankan dengan tepat, program ini bukan hanya menjawab persoalan akses pendidikan, tetapi juga menjadi titik tolak kebangkitan generasi emas bahari dan kedaulatan laut Indonesia.
Editor Denun
