Ole-ole dari Hometown Kopizone.
PELAKITA.ID – Di tengah arus dinamika sosial dan politik yang kompleks, menjadi anggota DPRD bukan semata soal hadir di ruang sidang atau menyetujui anggaran.
Tugas legislator daerah jauh lebih dalam: membaca arah zaman, mengartikulasikan kepentingan rakyat, dan memimpin perubahan melalui strategi yang cerdas dan etis.
Untuk itulah pentingnya memiliki kapasitas taktikal—sebuah kombinasi antara kecerdasan membaca situasi (rajin bertemu konstituen), kepekaan terhadap aspirasi rakyat (cakap berkomunikasi), dan kemampuan menavigasi sistem secara sah dan efektif (paham mekanisme perencanaan pembangunan daerah).
Pembaca sekalian, menjadi anggota DPRD seharusnya dimulai dari perenungan jujur: Siapa saya? Untuk apa saya dipilih rakyat? Apa kontribusi konkret saya bagi masyarakat yang saya wakili?
Pertanyaan ini bukan basa-basi filosofis. Di tengah banyaknya sorotan negatif terhadap lembaga legislatif, kapasitas taktikal mestinya dimulai dari kesadaran diri sebagai agen perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan daerah apalagi – datang-diam-duduk – karena telah membeli suara rakyat.
Yang dimaksudkan Kapasitas Taktikal adalah percaya diri karena memiliki kemampuan untuk membedakan apa yang penting dan yang remeh, dia pandai merancang strategi pengawasan dan inisiatif kebijakan yang responsif terhadap masalah nyata rakyat dan yang paling penting, menyusun agenda kerja yang legal, terukur, dan berpihak.
Rasionalitas dan Nurani
Dalam dunia yang serba instan dan penuh disinformasi, menjadi pemimpin atau anggota perwakilan rakyat yang berpikir rasional dan mendengarkan suara hati bukanlah hal mudah. Tapi inilah fondasi dari kepemimpinan yang akan bertahan lama.
Seorang anggota dewan harus mampu menakar setiap tindakan politik: Apakah ini berguna bagi rakyat? Layakkah keputusan ini diambil? Apakah ini sekadar pencitraan atau betul-betul memberi dampak nyata?
Kapasitas taktikal berarti memiliki kemampuan untuk menghindari debat kosong, manuver yang melelahkan, atau perbincangan yang hanya menguras energi publik. ”Kreatif laloko sedikit, sedikit saja biar kelihatan, biar nyata peran dan kontribusimu.” Kata seorang teman ngopi.
Seroang agen perubahan seperti anggota perwakilan harusnya hadir menawarkan gagasan baru, membuka ruang dialog, dan memastikan suara masyarakat—terutama dari lapisan paling bawah—ikut terwakili dalam proses perencanaan pembangunan.
Ini salah satu alasan mengapa mereka – anggota perwakilan itu mulia dan layak disanjung.
Setiap langkah anggota DPRD—baik dalam legislasi, anggaran, maupun pengawasan— mestinya berlandaskan pada norma dan ketentuan hukum. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi etis dan legal dari setiap tindakan.
Salah satunya jika dikaitkan konteks pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu rujukan utama. Undang-undang ini menjelaskan secara detail relasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta mekanisme pembangunan partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua level. Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang harus berbasis aspirasi nyata dan bukan hasil kompromi politik jangka pendek, pengawasan terhadap kebijakan anggaran dan program prioritas daerah.
Jadi kapasitas taktikal di sini berarti mereka harusnya mampu memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dasar hukum, tata kelola yang baik, dan dampak jangka panjang.
Begitulah, menjadi anggota DPRD bukan hanya soal kehadiran di parlemen lokal, tetapi tentang bagaimana memimpin dari ruang representasi. Ia adalah wakil rakyat yang harus punya keteguhan moral, ketajaman akal, dan kelenturan strategi.
Kapasitas taktikal adalah kunci legislator atau anggota dewan. kemampuan untuk menavigasi ruang politik dengan kesadaran akan hukum, etika, dan nilai-nilai keadilan sosial terkonfirmasi – misalnya melalui reses atau hearig. Itulah yang membedakan seorang legislator yang sekadar hadir, dengan yang betul-betul hadir untuk mengubah keadaan.
Jadi, ketika rakyat menaruh harap pada dewan, mereka bukan hanya ingin didengar. Mereka ingin diyakinkan bahwa wakilnya tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan berani bertanggung jawab atasnya.
Btw, kita tahujikah hakikat perencanaan pembangunan daerah? Mekanisme kolabotrasi dan pentingnya komunikasi dengan akar rumput? Bukan ilalang, tapi rakyakta, dapil-ta. Gappaka….
Tamarunang, 15 Juli 202
