PELAKITA.ID – Ketika pemimpin daerah menjejakkan kaki di tanah yang jauh dari pusat kekuasaannya, seringkali muncul pertanyaan: untuk apa? Dalam konteks kunjungan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, ke Kabupaten Fakfak di Papua Barat Daya, jawabannya jelas dan menyentuh hati: untuk nelayan.
Ini bukan sekadar perjalanan dinas biasa. Kunjungan Bupati Daeng Manye, didampingi Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal dan unsur Forkopimda, adalah cermin dari sebuah kepemimpinan yang memahami denyut nadi warganya, bahkan ketika mereka tengah berlayar ribuan kilometer dari Galesong, kampung halaman mereka.
“Betul, kami ada rencana ke Fakfak bersama Forkopimda setelah dengar ada kendala dengan nelayan patorani kita,” sebut Mohammad Firdaus Daeng Manye saat ditanyakan agenda perjalanannya.
Misi itu patut diapresiasi. Para nelayan Patorani, kelompok pelaut tradisional dari Galesong, telah lama menjadikan perairan Papua Barat sebagai ladang nafkah, terutama dalam mencari telur ikan terbang (tobiko) — komoditas laut yang menjadi sumber kehidupan banyak keluarga nelayan.
Namun, dalam pelayaran mereka, yang mereka temui bukan hanya ombak dan badai, tapi juga regulasi yang kadang tidak berpihak, perlindungan hukum yang lemah, dan ketidakpastian sosial-ekonomi yang membayangi.
Kehadiran Daeng Manye di Fakfak adalah sinyal kuat bahwa negara — dalam hal ini, pemerintah daerah — tidak tinggal diam.
Ia hadir tidak untuk mencampuri kewenangan daerah lain, melainkan untuk membangun jembatan kerja sama antardaerah, mencari tahu dan mengurai benang kusut administratif yang selama ini membelit nelayan, dan menghadirkan keadilan maritim bagi mereka yang menggantungkan hidup pada laut.
Lebih dari itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak harus berhenti pada urusan fiskal dan struktural, tetapi juga harus bergerak ke arah advokasi nyata bagi warga.
Ini adalah diplomasi akar rumput yang jarang terjadi, di mana kepala daerah memperjuangkan warga maritimnya agar tetap bisa melaut secara legal, aman, dan bermartabat.
Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal yang turut serta pun menambah bobot moral dari kunjungan ini. Rijal adalah saksi bahwa selama ini ada beberapa kendala operasional nelayan patorani Galesong. Nelayan yang telah banyak memberi bagi devisa karena ekspor telur ikan terbang namun sering kali kesulitan beroperasi karena kendala perizinan dan kurangnya literasi ketentuan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Bukan hanya nelayan tetapi juga para pemangku kepentingan perikanan.
Kehadirannya adalah representasi rakyat yang menyuarakan bahwa pesisir bukan pinggiran, dan nelayan bukan warga kelas dua. Mereka adalah penjaga laut, pemelihara pangan, dan bagian integral dari wajah Takalar yang sesungguhnya.
Di tengah krisis iklim, degradasi sumber daya, dan ketimpangan pembangunan pesisir, langkah ini patut diapresiasi dan bahkan direplikasi oleh pemimpin daerah lain.
Daeng Manye dan jajarannya menunjukkan bahwa perhatian kepada nelayan tidak cukup hanya dengan program formal di atas kertas, melainkan juga harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, menyeberangi batas wilayah, bahkan batas kewenangan administratif.
Kita berharap, misi ini bukan yang terakhir. Sebab, kehidupan pesisir dan laut membutuhkan kolaborasi lintas batas — geografis, politik, dan rekasi mutualistik.
Semoga dengan kunjungan silaturahmi ini dengan Bupati Samaun Dahlan dan jajarannya, nelayan Patorani dari Galesong bisa terus melaut dengan kepala tegak, karena mereka tahu, mereka tidak sendirian.
Tamarunang, 15 Juli 2025
