”60 persen produksi udang kita di Indonesia dikirim ke Amerika Serikat, adanya kebijakan baru Trump akan berdampak pada nilai dan volume udang kita.
Praktisi udang, Ahmad D. Nyompa
PELAKITA.ID – Saat ini, sektor budidaya udang sedang menghadapi tekanan berat. Harga udang anjlok serentak di berbagai wilayah Indonesia, dengan penurunan mencapai 20–30 persen.
Kondisi ini membuat para petambak kembali terpuruk karena margin keuntungan yang semakin tipis.
”Untuk ukuran 100 ekor/kg, harga jual hanya berselisih sekitar Rp2.000/kg dari Harga Pokok Produksi (HPP). Artinya, petambak nyaris tidak mendapatkan keuntungan, bahkan berisiko merugi apabila terjadi sedikit saja penurunan kualitas atau gangguan di lapangan,” demikian penjelasan Ahmad Nyompa, praktisi udang di Makassar.
”Situasi ini mengkhawatirkan, mengingat biaya produksi seperti pakan, benur, listrik, dan perawatan tambak terus meningkat. Tanpa intervensi dan kebijakan yang melindungi petambak kecil, sektor ini bisa mengalami stagnasi atau bahkan penurunan produksi dalam waktu dekat,” kata alumni Ilmu Kelautan Unhas itu.
”60 persen produksi udang kita di Indonesia dikirim ke Amerika Serikat, adanya kebijakan baru Trump akan berdampak pada nilai dan volume udang kita,” ujar Achmad.
”Tarif Trump berlaku 32 persen, pasar udang Amerika sudah tidak kompetitif, kalah sama Vietnam. produksi banyak tetapi pasar eksport Amerika tertutup,” timpal Nazruddin Maddeppungeng, pelaku usaha perikanan di Jakarta
Faktor Kebijakan Trump
Hari ini, dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada 14 kepala negara untuk memberi tahu mereka tentang tarif baru, Senin (7/7/2025). Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan AS harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami AS dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebutnya sebagai resiprokal.
“Mulai 1 Agustus 2025, kami akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke AS, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan,” ujar Trump dalam surat tersebut.
Trump menambahkan bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Ia menyebut ada satu hal yang dapat membuat RI tidak dijatuhi tarif.
“Tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan di dalam negara, membuat dan melakukan aktivitas manufaktur di AS. Kami akan memastikan melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk memberikan izin secara cepat, dengan kata lain, hitungan minggu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Trump kemudian mengancam dengan menyebut langkah balasan Indonesia akan membuat produk RI dikenai tarif tambahan hingga 32%. Ia kemudian menyebut tarif yang dijatuhkan RI telah menimbulkan bahaya bagi ekonomi AS.
Setidaknya 14 negara akan menghadapi tarif impor tinggi secara menyeluruh mulai 1 Agustus kendati Trump memberi waktu tambahan untuk negosiasi.
Dalam serangkaian unggahan di media sosial, Trump membagikan tangkapan layar surat-surat resmi yang mengatur tarif baru kepada para pemimpin negara Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
Jepang dan Korea Selatan akan dikenai tarif 25% mulai 1 Agustus. Negara-negara lain menghadapi tarif antara 24% hingga 40%.
Ada beberapa perubahan dan tarif tetap. Tarif kepada Indonesia tetap tetapi tarif terhadap Kamboja bahkan lebih rendah 13 poin dibanding tarif sebelumnya di bulan April (dari 49% menjadi 36%).
Tarif ini bersifat terpisah dari tarif sektoral yang sudah ada, seperti tarif 25% untuk mobil.
“Mohon Anda mengerti bahwa tarif yang kami jatuhkan penting untuk mengoreksi tahun-tahun yang berisi tarif dan hambatan perdagangan yang ditetapkan Indonesia terhadap AS, yang memicu defisit perdagangan. Hal ini mengancam ekonomi dan keamanan nasional kami!” ujar Trump.
Surat-surat tersebut juga secara eksplisit memperingatkan ke-14 negara untuk tidak membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif balasan terhadap barang AS.
Namun, jika negara-negara tersebut menghapus semua kebijakan Tarif, Non-Tarif, dan hambatan perdagangan maka AS mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat.
