PELAKITA.ID – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Workshop Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah pada 3 September 2024.
Acara ini bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Workshop diawali dengan laporan panitia oleh, Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Dalam laporannya, Chaerul menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya Ditjen Bangda dalam mendukung harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting untuk tahun 2024 dan 2025,” jelas Chaerul.
Workshop ini melibatkan berbagai narasumber dari pemerintah pusat dan 38 provinsi, serta peserta yang bergabung secara daring melalui Zoom.
Acara ini juga memfokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang dirancang untuk memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Drs. Fransiscus Sales Sodo, selaku tuan rumah, turut menyampaikan sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Sodo memperkenalkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mendukung upaya penurunan stunting.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, memberikan arahan penting dalam workshop ini.
Restuardy menekankan bahwa meskipun prevalensi stunting nasional telah menurun sebesar 9,3 persen poin dalam lima tahun terakhir, penurunan tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.
“Kita perlu melanjutkan upaya ini dengan komitmen yang lebih besar. Tahun 2025 adalah tahun strategis, dan kita harus memastikan bahwa semua sektor berperan aktif dalam penanganan stunting,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pencapaian dalam penurunan prevalensi stunting yang satu setengah kali lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.
Restuardy menambahkan bahwa evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 35 provinsi telah berhasil melaksanakan aksi konvergensi dengan 11 provinsi mencapai penurunan lebih dari 10 persen.
Dalam arahannya, Restuardy juga mengingatkan tentang pentingnya integrasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RENJA OPD, serta pemanfaatan dana desa dan sumber pembiayaan daerah lainnya.
“Efektivitas penurunan stunting memerlukan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi dan selaras dengan mekanisme perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga pusat,” kata dia.
Acara workshop dilanjutkan dengan sesi dialog yang dipandu oleh Arifin Hutagalung, Koordinator Substansi Kesehatan Kemendagri.
Dialog ini menghadirkan berbagai pembicara dari BKKBN, Kemendes, Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas, yang membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan dana, integrasi perencanaan, dan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting.
Hadir dalam takshow, Pingkan Awalia, S.Stat (Perencana Ahli Muda BKKBN) yang membawakan materi Pemanfaatan Dana Biaya Operasional Kegiatan (BOKB) Stunting Tahun 2024 dalam mendukung percepatan penurunan stunting di daerah.
Dari Kemenkes, hadir Ermawan, SKM., MPH (Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan antar Kementerian/Lembaga/Daerah, Rencana Aksi Nasional serta Penguatan Tata Kelola Program Kesehatan) membawakan materi Dukungan Anggaran Penguatan Intervensi Spesifik dalam Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
Selain itu pula, ada 3 orang pemateri yang ikut secara daring antara lain, dari Kemendes, Eppy Lugiarti (Kepala Pokja Pelayanan Kesehatan, PKK dan Perlinsos Kementerian Desa PDTT), dengan materi Integrasi Perencanaan Desa Dengan Perencanaan Kabupaten/Kota Dalam Penurunan Stunting.
Lalu dari Kemenkeu Moch Ahmad Lilik C.I.B (Kepala Tim Insentif Fiskal dan Keistimewaan) yang membawakan materi Mekanisme Pemberian Dana Insentif Fiskal untuk Pemberian Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2024) Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
Kemudian dari Bappenas, Diah Lenggogeni, ST., M.Sc (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas) yang membawakan materi Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 untuk mendukung target prevalensi stunting secara nasional.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dapat lebih bersinergi dalam mengatasi masalah stunting dan mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan program-program ini agar hasil yang optimal dapat tercapai. (AL)
