PELAKITA.ID – Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa, memiliki kompetensi lengkap. Postur dan paras memukau, lahir dari DNA pemimpin turun temurun – ayahnya dua periode Bupati Gowa, pamannya, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, gubernur dua periode Sulsel.
Kurang apa? Coba, dia adalah pemimpin sekaliigus politisi muda atau dari kalangan milenials dan baru saja menggenapkan gelar akademik meraih predikat Doktor Ilmu Hukum dari kampus terpandang di Indonesia bagian timur, Universitas Hasanuddin.
Adnan, satu dari sedikit kepala daerah atau pemimpin di Sulsel dengan kompetensi dan leadership paripurna dan digadang sebagai salah satu pemimpin Sulsel atau nasional ke depan. Kesuksesannya menghadapi gejolak politik pasca keterpilihannya sebagai Bupati periode kedua, disebut luar biasa.
“Dengan komunikasi yang baik, akomodatif dan tak memihak pada satu kelompok, saya merasa sudah berbuat baik untuk semua,” katanya saat dijumpai Pelakita.ID, 15/9/2022.
Pelakita.ID mendapat kesempatan bersilaturahmi. Di tengah kesibukannya, dia membuka pintu ruang kerjanya yang asri untuk berdiskusi. Di lantai 2 Kantor Bupati Gowa yang dijejali piagam penghargaan atas kinerja pemerintahannya itu, dia menjawab beberapa poin obrolan, mengalir, tanpa persiapan.
***
Gowa lekat dengan inovasi program pendidikan, dan kesehatan. Disebut sangat progresif, pendapat-ta?
Kalau pendidikan memang sejak almarhum Bapak saya – Ichsan Yasin Limpo – memang mempriroritaskan pendidikan sebagai program utama, dalam dokumen rencana jangka menengah dan panjang.
Kita tahu bahwa SDM yang baik akan membawa daerah ini semakin baik dan maju. Dari semua program pendidikan, kita sedang meluncurkan program Satu Hafiz Satu Desa Satu Kelurahan. Lalu, Satu Sarjana Satu Desa Kelurahan. Insya Allah tahun ini jalan.
Kalau hafiz, saya kan sudah berkunjung ke 675 dusun, di Kabupaten Gowa, permasalahan di lapangan, daerah-daerah di pelosok itu, jangan lihat kabupaten Gowa itu Sunguminasa saja di Gowa sebab 72 persen adalah daerah dataran tinggi, ada 18 kecamatan, 9 kecamatan di dataran tinggi, 9 di kecamatan dataran rendah.
Kita berbatasan 9 kabupaten, Maros, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone sampai Makassar. Ini semua berbatasan, jadi kalau kita jalan ke pelosok Gowa akan melihat situasi berbeda dengan perkotaan.
Saya keliing, banyak di bulan suci Ramadan masjid tidak punya Imam. Saya munculkan ide, satu hafiz satu desa, satu kelurahan nantinya. Inilah target kita bahwa pada sekian dusun memiliki hafiz dan dapat membina masjid ini. Kita gunakan dana desa dan dana kelurahan yang sudah ada, yang setiap tahun meningkat.
Honornya dia bsa memakai dana desa dan kelurahan. Selama ini dana desa hanya untuk konstruksi, lingkungan. Sekarang lagi proses seleksi untuk hafiz ini. Kita kerjasamakan dengan UIN Makassar.
Kenapa? Dulu banyak sekali yang memberi saran program, memberdayakan rumah tahfiz di Gowa. Ini ide bagus tapi setelah saya kaji, saya temukan tidak semua rumah tahfidz memiliki kualitas sama. Jangan sampai program ini menghasilkan kualitas berbeda.
Saat ini kita sedang membangun rumah tahfiz di Limbung, di atas lahan 1.,8 hekar. Kita bangun rumah tahfidz di Gowa, tahun ini diharapkan sudah operasional. Program ini akan di-launching. Rencanya 2020 tapi karena Covid jadi mundur.
Kita ada 167 desa kelurahan jadi jumlahnya 167 orang., Desa keluhan akan mengirim dan kita seleksi.
Kenapa dengan UIN, kita beri nama program Mahasantri, mahasiswa dan santri, karena dia akan kita target menghafal di rumah tahfiz kerjasama dengan UIN dan akan mengambil satu mata kuliah dengan hafalannya, tafsir alquran, tafsir hadist, dan lain-lain.
Mereka ambil mata kuliah, akan KKN dan skripsi dan lulus sebagai mahasiswa UIN dan mendapat ijazah dari UIN. Mereka kita rekrut dari lulusan SMA.
Kalau sarjana desa dan kelurahan, seperti apa konsepnya?
Kalau sarjana kan ini sesuai peraturan Menteri Desa, terkait penggunaan dana desa, pasti bicara peningkatan SDM, namun selama ini dana desa dipakai untuk infrastrukttur, untuk pendidikan, sekarang kita minta semua kepala desa, kelurahan wajib mengalolasikan dana maksimal 20 jjuta untuk beasiswa pendidikan.
Jika ada 167 desa kelurahan, dengan anggaran 20 juta bisa mengalokasikan 2 orang setiap desa, satu angkatan ada 334 angkatan yang akan dibiayai.
Bukankah itu dapat meningkatkan SDM dan kita semua kerjasamakan juga dengan universitas di Makassar, ada Unhas, UIN, UNM, UMI, dan lain-lain yang akan menampung anak-anak ini. Ini didukung dengan Peaturan Bupati.
Jalan poros Malino- Jembatan Kembar macet pagi sampai sore, kesannya Sungguminasa sangat tidak indah. Pendapat-ta?
Menyelesaikan persoalan, jalan jalan, maupun lalulintas memang tidak bisa Pemkab jalan sendiri. Harus duduk bersama dengan provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini Balai Jalan untuk menyelesaikan.
Sama ketika duduk bersama membuka U Turn di Jalan Tun Abdurrazak. Kan kemarin, saya sempat tutup depan kanal, karena Dishub Makassar atau provinsi menutup U turn dekat dekat Minasa Upa dan Tala Salapang dan semua bertumpu di di depan Honda.
“Saya diminta untuk buka, saya tidak akan buka kalau tidak dibuka di depan Al Azhar dan di depan Minasa Upa. Sebab itu sama saja meindahkan macet ke saya, sementara semua mobil ke sana, sementara 70 persen mau ke Minasa Upa.”
Akhirnya rapatlah di DPRD, Provinsi, masyatakat demo, saya katakan tidak akan dibuka. Dua kali rekomendasi dari provinsi pun saya tidak mau, sebab sama saja, itu memindahkan macet ke saya.
Waktu saya Bupati, saya tinggal setahun di Hertasning sebelum ke Rujab dan saya lihat,jadi kalau ini dikatakan feasibility butuh waktu 10 hari, masih kalah dengan saya yang setahun melitas di jalur itu.
Persoalan itu tidak bisa diselesaikan Pemerintah Kabupaten-Kota sendiri. Harus duduk bersama untuk menyelesaikan termasuk dengan jalanan. Itu kan semua poros milik nasionall dan provinsi, dan kami hanya jalan yang masuk ke pedalaman.
Itupun, siapapun yang jadi bupati tidak akan mampu menyelsaikan persoalan jalan dalam waktu satu tahun, bahkan 5 tahun. Karena panjang ruasnya 2 239 kilometer.
Satu periode saja saya hanya bisa mengaspal 700 kilometer. Kenapa, karena kemampuan anggaan. Ya boleh kita cek salah satu yang paling besar adalah insfrastruktur jalan satu periode itu 700 kilometer.
Bisa saja kita lebih tapi kan mengganggu yang lain. Urusan pemerintah bukan hanya jalan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, UKM.
Bagaimana dengan situasi di sepanjang Jembatan Kembar ke atas yang sering macet karena pedagang kaki lima atau ‘pasar kaget’?
Kalau yang di depan Kalegowa itu sementara kita bangun pasar di Bontorea. Di poros jalan masuk, kita akan rencana relokasi di 2019 tapi karena Covid kita lanjutkan ke 2020, tapi terhenti. Baru tahun ini kita lanjutkan karena baru ada anggaran.
Ada 600 pedagang sudah terdata, ada KTP, KK, sudh lengkap, kita sementara membiarkan di situ karena pasar belum selesai. Kita akan relokasi nanti. Kewenangan saya di situ, kalau jalan nasional, ada di Balai Besar Jalan.
Bagaimana dengan tata kelola sampah di Gowa?
Kalau berbicara sampah ini persoalan sangat kompleks. Berbicara sampah harus menjadi kesadaran kita bersama. Kedua, penanganannya. Penanganannya yang kita lakukan bisa dilakukan maksimal kalau ada kesadaran.
Gowa ini area perpindahan semua yang mau ke selatan. Semua rata-rata buang sampah di sini. Kita sekarang lagi terus melakuan penambahan jumlah armada sampah, penambahan orang karena kita lihat data BPS, 4 persen migrasi orang setiap tahun. Semakin tinggi migrasi., semakin tinggi proyeksi sampahnya.
Jadi kalau bicara menurunkan produksi sampah, itu tidak mungkin segera sebab setiap tahun bertambah 4 persen makanya tumbuh terus, pindah semua, semua memunculkan produksi sampah baru.
Kompleks ini. Ini yang saya kasih tahu-ki bahwa kondisinya begitu, anggaram terbatas karena Covid, kita membeli 20 mobil sampah tidak mungkin. Kita beli satu, beli dua, operator kita angkat 1 sampai 5 orang pakai APBD.
TPA kita di Bajeng, di Caddika. Kita perluas baru saja membebaskan lahan 10 hektar dan sekarangf kita buat TPA baru di dataran tinggi, di Parangloe, untuk cover Tinggimoncong, Parangloe, Botolempangang, Biringbulu, Botolempangang, ada semua dalam APBD.
Bagaimana manajemen sungai, tambang, galian C, penebangan pohon?
Seandainya tambang galian C dan material tidak memberikan kontribusi pembangunan di Sulsel, maka harapan saya hentikan itu karena tidak ada sumbangsihnya ke Gowa, kita tidak dapat PAD, tidak ada pendapatan, kewenangan ada di Balai, kita hanya dapat debunya, kerusakan lingkungan, kita Cuma dapat jalanan rusaknya.
Jadi kalau mau ditanya pendapat saya seandainya tidak memberikan kontribusi di Sulsel, tapi sayangnya material pembangunan di Sulsel asalnya di sini.
Tentang IKA Unhas Gowa, apa yang ingin disampaikan?
Harapan saya pasti IKA Unhas untuk Gowa harus sinergi dengan pemerintah. Tentu mereka semua kan orang-orang bertangungjawab membangun Gowa lebih baik, dengan kontribusi pemikiran, gagasan untuk bisa dibuatkan dalam sebuah program sehingga membangun Kabupaten Gowa di masa depan. Saya jadi pembbina saja dan saya sudah masuk di IKA Pusat.
Tidak ada yang menyangkal pengalaman politik, nampaknya harus naik kelas, ke Gubernur. Kalau ada yang berharap Pak Adnan maju calon Gubernur?
Terima kasih doanya, terima kasih dorongan, yang pasti kalau misalnya berkontribusi pasca Gowa, kira-kira, bicara ke provinsi setelah Pileg dan Pilkada saja, ha-ha-ha.
Editor: K. Azis
