Rifqy Tenribali Eshanasir, Analis politik internasional, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. (dok: pribadi)
Rifqy Tenribali Eshanasir, Analis politik internasional, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang membagikan temuan dan analisisnya atas memanasnya persaingan militer Amerika Serikat dan China. Seperti apa posisi Indonesia di antara ‘dua gajah’ yang sedang berseteru itu, simak ulasannya.
PELAKITA.ID – Dalam laporan tahunan terbaru dari Kantor Menteri Pertahanan AS, dilaporkan bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) China kini melampaui Angkatan Laut AS (USN) dalam jumlah kapalnya.
Fakta perlombaan senjata angkatan laut antara AS dan China menunjukkan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Hal ini semakin ditonjolkan oleh pembentukan AUKUS, sebuah pakta militer antara Anglo-sphere atau AS, Inggris dan Australia September lalu.
Apalagi sekarang juga sudah mendekati sembilan bulan sejak tenggelamnya kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) KRI Nanggala 402, dan meninggalnya 53 orang awaknya di dekat pantai Bali awal tahun ini pada 25 April.
PLAN China sekarang memiliki antara 355 hingga lebih dari 400 kapal ‘garis depan’ dalam armada mereka. Sementara itu, Angkatan Laut AS memiliki 305. Namun, analis dari AS dan seluruh dunia tidak melihat ukuran armada sebagai satu-satunya ukuran kekuatan angkatan laut dan kapasitas tempur.
Meskipun Angkatan Laut China memiliki lebih banyak kapal, dalam hal persenjataan, USN masih lebih unggul. Singkatnya, AS mempersenjatai masing-masing kapalnya dengan persenjataan lebih banyak daripada yang dilakukan China.
Cara lain, para analis membandingkan kedua angkatan laut adalah berapa volume air yang berpindah akibat berat armada. Ukuran ini memperhitungkan berat dan jumlah peluncur serta rudal yang berada dalam armada. Dari segi ukuran ini, USN melebihi PLAN China lebih dari dua kali lipat yaitu 4,5 juta ton.
Ini bukan berarti angkatan laut China dapat diabaikan, karena ia memiliki keunggulan lain selain ukurannya. China hanya berbatasan dengan satu samudra di mana ia dapat menyebarkan seluruh PLAN, yakni Samudera Pasifik.
Sebagai perbandingan, AS yang memiliki lebih banyak senjata harus menyebar angkatan lautnya antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Atlantik karena ia memiliki kepentingan angkatan laut di kedua wilayah tersebut.
Hanya 60 persen dari seluruh Angkatan Laut AS saat ini dikerahkan di Samudera Pasifik. Jika terjadi krisis yang mengharuskan AS untuk merealokasi pasukannya, memindahkan kapal melintasi lautan yang berbeda mungkin tidak bisa cukup cepat untuk mendukung pertempuran laut yang tiba-tiba.
Namun, AS menyadari hal ini dan mengembangkan keunggulannya sendiri, yaitu bersekutu dengan negara-negara seperti Australia dan Inggris (AUKUS) serta Jepang yang memiliki angkatan laut yang cukup kuat.
China tidak memiliki sekutu dengan angkatan laut yang signifikan untuk mendukung PLAN. Paling-paling, Korea Utara memiliki ‘brown-water navy’ yang hanya mampu berpatroli di sungai-sungainya sendiri.
Untuk mendukung AS, Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Angkatan Laut Australia, dan Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga beroperasi di Pasifik. Ini memungkinkan AS untuk tetap mempertahankan kekuatan angkatan laut yang signifikan dalam menghadapi China tanpa mengerahkan sepenuhnya angkatan lautnya di satu samudra.
Dengan kedua adidaya yang sedang memproyeksikan kekuatan angkatan laut mereka di kawasan Indo-Pasifik dari Timur dan Barat, hal ini memicu pertanyaan apakah Indonesia dan ALRI siap untuk melindungi kepentingan maritimnya sendiri di kawasan tersebut.
Tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan lambatnya kemajuan visi maritim Presiden Joko Widodo untuk angkatan laut tidak mencerminkan hal di atas. Saat ini ALRI terlihat jauh lebih kecil, lebih tua, dan terjebak di antara kekuatan angkatan laut China dan AS yang lebih besar.
Meskipun merupakan negara kepulauan, dan dianggap sebagai ‘kekuatan menengah’ (middle-power) dalam diplomasi serta negara berpendapatan menengah, Indonesia tidak memiliki kekuatan angkatan laut yang sebanding dengan statusnya.
Formasi angkatan laut dan udara Amerika Serikat bersiap ke Pasifik (dok: istimewa)
Dengan hanya 150 kapal yang terdiri dari empat kapal selam, tujuh fregat, dan empat belas korvet sebagai kapal garis depan, ALRI tampak sangat kerdil di tengah persaingan kekuatan laut AS dan China.
Meskipun kapasitas angkatan laut Indonesia bisa disebut ‘green-water’ atau mampu beroperasi di lepas pantai hingga Zona Littoral dan ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif) Indonesia, untuk sebuah negara dengan begitu banyak garis pantai, ini sangat tidak memadai.
Indonesia bahkan telah dicap sebagai ‘negara maritim yang inward-looking‘. Selain itu, seperti halnya kapal selam Nanggala 402, banyak kapal ALRI bertugas sejak tahun 60-an-70-an berarti kapal-kapal tersebut saat ini sebagian besar berusia di atas 40 tahun.
Kapal angkatan laut, terutama kapal selam sering dikatakan bekerja di ‘lingkungan yang tidak bersahabat’ sepanjang waktu sehingga membutuhkan perawatan dengan kualitas terbaik.
Apalagi, kapal-kapal tempur tentu memiliki rentang hidup antara 25-30 tahun. Jelas bahwa ALRI sudah sangat lama memerlukan modernisasi.
Secara historis, keterbatasan ALRI antara lain disebabkan karena Orde Baru di bawah mantan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan pada pertengahan 1960-an mengabaikan ALRI.
Pengabaian ini berlangsung selama 3 dekade di bawah pemerintahannya. Alih-alih Orde Baru memprioritaskan Angatan Darat untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Hal ini mengorbankan pengembangan ALRI dan Angkatan Udara Indonesia.
Kini, sejak terpilih pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan visi maritimnya untuk Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah menyuarakan visinya untuk memperkuat ALRI demi mengamankan pulau-pulau terluar, meningkatkan penegakan hukum di perairan Indonesia, melindungi sumber daya laut Indonesia yang kaya serta memfasilitasi transportasi ke pulau-pulau terpencil.
Meskipun hal tersebut merupakan retorika pertahanan maritim yang mengesankan, tujuh tahun sejak itu perkembangannya masih lambat.
Saat ini Indonesia hanya membelanjakan 0,6-0,7 persen dari PDB untuk militernya dan masih sangat memprioritaskan Angkatan Darat. Hal ini menjadi perhatian para analis karena Indonesia menghadapi banyak ancaman keamanan di perairan, seperti perompakan laut dan ketegangan di Laut Cina Selatan.
Indonesia memang tidak membutuhkan angkatan laut raksasa seperti AS dan China. Namun, di saat meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik saat ini dan demi martabatnya sendiri sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan angkatan laut yang cukup kuat untuk menunjukkan kehadiran dan kepentingannya di kawasan, mencegah konflik, dan menjaga ketertiban dunia.
