- Jumlah penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar 13 703 jiwa. Ada 6 748 laki-laki dan 6 955 jiwa perempuan. Terdapat 3 451 KK dan 57 RT serta 15 RW. Mereka tersebar dari Pulau Barrang Caddi, Barrang Lompo, Bone Tambung, Lanjukang, Langkai, hingga Lumu-Lumu dan Kodingareng Lompo. Satu pulau lain, Lae-Lae masuk kecamatan induk, Ujung Tanah.
- Sejak turun temurun, untuk bertahan hidup dan berkembang, warga di tujuh pulau berpenghuni memilih mencari nafkah di lautan, berdagang dan sebagian lainnya jadi karyawan toko hingga buruh bangunan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pola dan aktivitas ekonomi mereka.
- Saat pandemi Covid-19, volume dan nilai produksi perikanan dari Makassar turun drastis, profesi nelayan dan operator jasa seperti pappalimbang, kapal reguler hingga eksportir hasil laut sangat terpukul. Hasil laut tetap tersedia, tetapi daya beli masyarakat yang rendah dan tiadanya sarana transportasi membuat harga ikan sempat jatuh hingga 60 persen.
- Pelakita.ID atas dukungan Mongabay.co.id melakukan observasi dan wawancara terkait dampak pandemi pada tiga pulau Makassar, Lae-Lae, Barrang Caddi dan Lumu-Lumu antara tanggal 15 hingga 23 Agustus 2020.
PELAKITA.ID – Air muka Haji Amiruddin datar. Tidak ada senyum saat Pelakita.ID menanyakan keadaan usahanya. Pria yang sudah berpuluh tahun jadi pengumpul atau pengepul dari hasil laut itu tak menyungging senyum.
“Harga Ikan murah, menurun drastis dari harga normal. Saya terakhir kali menjual ikan hasil kumpulan nelayan 3 hari lalu,” katanya saat ditemui di Pulau Lumu-Lumu bagian dari Kelurahan Barrang Caddi, 15 Agustus 2020.
Matanya jatuh di beberapa coolbox yang melompong. Biasanya dalam waktu tiga hari kotak penyimpan ikan itu terisi penuh. “Sekarang harus menunggu berhari-hari, terutama setelah mulai tersebar berita Covid. Hampir tak berisi,” katanya.
Selama ini, untuk menjalankan jual beli ikannya dia harus menyiapkan armada, penampung ikan dan es balok. “Jualnya di Paotere,” katanya. Paotere yang disebut adalah Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI di ujung utara Kota Makassar.
Amiruddin lalu membuka-buka catatan. Gurita adalah komoditas hasil laut yang banyak dijualnya. “Kalau gurita grade A ukuran 2 kilo ke atas harganya 25 ribu, kalau grade B atau 1 kilogram seharga 20 ribu. grade C ukuran 0,5 kg dihargai 15 ribu, sementara ukuran kecil di bawah 0,3 ons seharga 10 ribu,” paparnya.
Amiruddin tinggal bersama 10 anggota keluarga lainnya. “Kami ada 10 orang, ada 3 kepala keluarga. Ada istri, anak 3, menantu 2, cucu 4. Hanya di rumah mengurus pekerjaan rumah,” katanya.
Modal yang diputar Amiruddin adalah hasil penjualan. “Ini saja yang diputar, kalau tidak adami nelayan beroperasi, tidak adami juga dana,” kata pria yang mengaku lahir dan besar di Pulau Lumu-Lumu.
“Produksi menurun karena sulitnya biaya bahan bakar untuk keluar melaut. Hasil tangkapan nelayan Lumu-Lumu bervariasi, ada gurita, ikan kerapa sunu, tenggiri, sotong,” katanya.
Hasil penjualan ikan di Kota Makassar digunakan untuk membeli beras, mie, dan bahan pokok lainnya. Hasil tangkapan yang didapatkan disisakan untuk dimakan di rumah
“Istri buka usaha penyewaan pakaian adat pesta. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan diharapkan perhatian pemerintah yang lebih terhadap masyarakat pulau,” harapnya.
Tentang berita COVID-19, Amiruddin mengaku menonton di televisi dan belakangan pihak Keluranan Barrangcaddi – pulau induk – telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada warga untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Menurutnya, pola tangkap para nelayan berubah sejak adanya COVID-19 ini. “Karena hasil tangkapan sebelumnya tidak cukup untuk modal bensin, trip sebelumnya. Biasanya nelayan berhenti sementara selama 3 hari ,” katanya.
“Harga ikan murah. Kadangkala persoalan ini membuat nelayan malas untuk pergi menangkap ikan, pengumpul juga berhenti sementara dikarenakan hasil ikan yang dijual ke makassar tidak mencukupi untuk menutupi modal usaha,” katanya.
Bantuan para pihak
Amiruddin menyebut bahwa warga Lumu-Lumu sudah tiga kali mendapat sosialisasi program antisipasi pandemi.
“Ada dari Dinas Sosial, dari Polairud, dan dari PELINDO,” kata ketua RW ini. Bantuan yang diterima ada dalam bentuk pangan namun ada juga yang melakukan penyuluhan dan penjelasan mengenai antisipasi Covid-19 ini.
Sementara menurut keterangan dari pengurus RW setempat, belum ada bantuan berupa sembako dari kelurahan, hanya berupa himbauan kepada masyarakat untuk menjalankan prosedur PSBB dengan menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ketentuan lain adalah warga tidak diperbolehkan melakukan pesta saat acara pernikahan selama pandemi berlangsung.
Sementara itu, Agus (36) dan Saripuddin (28) yang mengaku nelayan pancing di Pulau Lumu-Lumu mengaku mengetahui perihal COVID-19 ini media televisi.
Mereka juga bercerita bahwa harga ikan jadi murah, menurun derastis dari harga normal.
“Saya melaut dua hari lalu, pancing gurita dan pancing ikan. Dijual ke pengumpul ikan di pulau Lumu-Lumu,” kata Agus. Dia menjual gurita dengan harga 25 ribu per kg untuk kualitas terbaik atau grade A. Lalu 20 ribu untuk grade B dan 15 ribu untuk grade C. “Kalau ikan sunu (kerapu merah) dijual 20 ribu hingga 25 ribu perkilo,” katanya.
Sementara itu, Saripuddin yang tinggal bersama 3 orang anggota keluarga, bersama istri dan 2 anak. “Kami bertahan hidup dari hasil penjualan ikan dan usaha sampingan. Seringkali juga berhutang bahan bakar untuk kebutuhan menangkap ikan,” kata Saripuddin.
Dia menyebut bahwa sudah ada upaya pencegahan COVID-19 di pulaunya.
“Pernah diakukan oleh pihak kelurahan setempat, dengan menghimbau kepada masyarakat pulau untuk menerapkan protokol kesehatan misalnya memakai masker, dilarang berkumpul, dan sering mencuci tangan,” katanya.
Menurut Saripuddin, dulu sewaktu akan mendarat kadang kesulitan untuk masuk ke pelabuhan karena dibatasinya pengunjung di pelabuhan.
Agus yang merupakan warga Barrang Lompo dan menikah dengan perempuan Lumu-Lumu tersebut menyebut bahwa sejauh ini tidak ada peningkatan produksi hasil tangkapan.
“Sama seperti biasanya sebelum pandemi. Kadang meningkat kadang menurun. Tergantung kondisi cuaca. Kadang sekali melaut dapat 1 – 2 kg. Di samping itu kadang nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan gurita di saat bulan terang,” ujar Agus.
“Pola tangkap atau lama melaut berubah karena hasil tangkapan yang kurang. Biasanya nelayan berhenti sementara jika cuaca kurang memungkinkan dan jika ada acara, misalnya menjelang hari kemerdekaan mereka untuk sementara berhenti menangkap ikan untuk persiapan 17 Agustus,” kata Agus.
“Harga ikan kerapu yang biasanya dijual sampai 50 ribu perkilogram, sekarang hanya 18-25 ribu/kg. Apalagi ikan hanya dijual di pengumpul, alasannya pertimbangan biaya transportasi menuju Makassar untuk dijual langsung,” tambah Agus.
Di samping mengurus pekerjaan di rumah, istri Agus memiliki usaha jualan sayur di pulau yang bahan jualannya dibeli dari makassar. Sementara istri Saripuddin membuka usaha jualan air dan membantu keluarganya menjual sembako di pulau.
“Harapan kami, semoga pandemi ini cepat berlalu, dan harga ikan kembali normal. Bantuan yang diharapkan berupa sembako,” tutup Agus.
Senada dengan Agus dan Saripuddin, Halido, pengelola pondok informasi atau bangunan bantuan Proyek CCDP-IFAD di Pulau Lumulumu mengaku tidak ada yang berubah dalam praktik berusaha.
“Oleh sebab tidak memiliki keahlian lain, masyarakat di Lumu Lumu tidak berganti profesi, benar benar hanya sebagai seorang nelayan penangkap ikan. Mereka tetap melaut menangkap ikan, seberapa pun harganya terjual kami tetap harus menerima,” katanya.
“Beberapa nelayan ada yang istrinya membantu menambah penghasilan seperti, membuka jualan kebutuhan rumah tangga dan anak anak, makanan ringan, menjual sayur dan olahan sambal ada pula yang menjual air bersih,” jelas Halido. Di Lumu-Lumu, harga air per jeriken antara Rp3 ribu hingga Rp5 ribu.
Halido, seperti H. Amiruddin yang diceritakan sebelumnya di bagian pertama tetap berharap ada bantuan untuk kebutuhan nelayan seperti alat tangkap tali pancing tasi, mata kail jaring, perahu, kebutuhan pokok.
“Sebaiknya, bantuan tersebut tidak lagi singgah di pulau lain sebab akan terbagi jika sampai di sana,” katanya.
Halido juga berterima kasih atas bantuan sebanyak 3 kali yang disampaikan oleh Pihak Kepolisian Sulsel dan Polrestabes Makassar, Dinas Sosial dan Pelindo.
“Memang, bantuan tersebut tidak pernah cukup dan merata, sehingga bantuan kami bagi lagi hingga semua masyarakat mendapatkan jatah. Caranya dengan mendata masyarakat yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan dari PKH dari Pemerintah Pusat dan dari donatur lain,” tutup Halido.
Kontributor: M. Rizki Latjindung, Muhammad Syukri, K. Azis (koordinator liputan)