PELAKITA.ID – Ketua umum Ikatan Guru Indonesia IGI, Muhammad Ramli Rahim punya pandangan berbeda terkait gagasan SKB 4 menteri terkait pembelajaran tatap muda yang diserahkan ke Pemda. Berikut pandangannya.
Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikomandoi oleh Kemdikbud terkait “menyerahnya” Kemdikbud.
Mendikbud menyerahkan sepenuhnya pembelajaran tatap muka atau tidak kepada pemerintah daerah dan orang tua siswa sangat berpotensi menambah kerugian anak didik yang semakin besar.
Kegagalan PJJ yang diakui sendiri oleh Kemdikbud sesungguhnya ibarat mobil tua yang sedang mogok, onderdilnya bermasalah, diajak menanjak sudah tidak kuat, di jalan bergelombang pun makin repot.
Tetapi begitulah. Kemdikbud malah membuka ruang untuk tetap memaksakan mobil mogok itu tetap berjalan dan menyiksa sebagian besar penumpang yang ada diatasnya.
Kemdikbud sebagai regulator terus membiarkan mobil mogok ini menanjak dan berpotensi untuk mundur dan jatuh ke jurang.
Melihat situasi dan kondisi terakhir Covid-19, kami tidak yakin sepenuhnya akan banyak pemerintah daerah berani membuka sekolah di bulan Januari apalagi dengan rekor pertambahan yang terus terjadi.
Jika pun ada Pemda yang berani buka sekolah, maka ketika ada serangan baru yang menimpa anak didik ataupun guru maka hampir bisa dipastikan pembelajaran akan kembali ke rumah. Sehingga situasi ini akan terus terjadi tanpa perbaikan sama sekali.
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbud memang telah mengabaikan usulan IGI Untuk menggeser tahun ajaran baru ke Januari yang sebenarnya jika dijalankan akan jauh lebih efektif.
Tetapi kali ini IGI meminta agar Kemdikbud membuka mata lebar-lebar terkait kondisi yang ada.
Stress yang terjadi di kalangan siswa dan orang tua sesungguhnya bukan karena pembelajaran jarak jauh tetapi karena minimnya kemampuan guru memberikan pembelajaran jarak jauh yang menarik dan menyenangkan.
Selain itu, tidak ada standar yang dibuat terkait batas kemampuan anak didik menerima penugasan dan pembelajaran sehingga guru tanpa sadar memberikan beban berlebih kepada anak didik yang berpotensi menciptakan stress di kalangan anak didik.
Melihat perkembangan terakhir Covid-19 dan simpang siur soal Vaksin maka itu IGI meminta agar Kemdikbud mengubah keputusan menyerahkan ke pemerintah daerah dan orang tua menjadi menggeser semester genap ke Maret 2021 dan mengosongkan seluruh aktivitas pendidikan di bulan Januari dan Februari.
Hal ini dimaksudnya agar mobil mogok itu, bisa fokus masuk bengkel selama 2 bulan.
Berikan kesempatan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia untuk selama dua bulan fokus pada peningkatan kualitas diri agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan baik dalam format PJJ maupun dalam format tatap muka.
Kemdikbud tak bisa lagi berasumsi “biarlah sambil jalan” karena realitasnya Kemdikbud sudah berulang kali gagal dengan prinsip itu.
