Apa yang mau lagi dicapai kalau bukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Ini yang menjadi kepentingan 13 partai dan 50 anggota DPRD Kota Makassar. – Rudianto Lallo, S.H.
PELAKITA.ID – Rudi muda melintasi ruang dan waktu di kampung tepi Sungai Tallo bernama Lakkang, di utara-timur Makassar dengan kondisi serba terbatas. Berhasrat masuk ke Pesantren Immim namun orang tua tak punya uang cukup. Dia urungkan niat, masuk ke SMA 6 Makassar.
Dia lulus lewat jalur prestasi masuk Unhas. Dia prioritaskan kuliah di Ilmu Pemerintahan namun Unhas menaruhnya di Fakultas Hukum. Sungguh beruntung meski kemudian saat kuliah persoalan klasik mengemuka, dari mana dapat uang SPP?
“Saya termasuk mahasiswa yang bisa disebut di bawah cerdas, atau bisa saja disebut bodoh, sebab lama kuliah sampai tujuh tahun, pernah cuti, satu kali semester tidak mampu dibayar,” ungkap pria bernama lengkap Rudianto Lallo, S.H ini saat diwawancarai Pelakita.ID, Rabu, 13 September 2022.
Pengalaman sebagai mahasiswa Hukum
Saya aktif berorganisasi, pernah ketua senat Mahasiswa Hukum dan mengantar saya tahu banyak hal, kita jadi tahu, tidak hanya kecerdasaan tapi jejaring. Saya banyak tahu senior hebat, lulusan fakultas hukum, ada di Institusi Mahkamah Agung, penegak hukum di pemerintahan negara ini.
Saya menikmati fase ini, bersama pejabat dan berkumpul dengan pembesar negeri – pinjam istilah bahasa Belanda. Pernah juga injak Istana Negara, di ruangan Andi Mattalatta, itulah pejabat, dan kita mahasiswa, kita adalah social conrol, itu ada di organsiasi.
Itu yang membuka mata saya, o seperti ini ya. Dan saya saat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unhas diganjar penghargaan dari PERSAHI. Di situ ada Professor Ahmad Ali dan Prof Hasby Ali.
Anak Lakkang bisa masuk dunia pendidikan, jalannya?
Salah satu ciri masyarakat Makassar, mereka kan menganggap kalau sudah ada yang dimakan, pendidikan kemudian. “Nanitipi belajar anakku, adaji bisa dimakan.” Itu kenyataan kita namun di Lakkang bapak saya konsen pendidikan, saat saya SMA kelas 2 beliau meninggal dunia, bapak hanya anak petani empang. Ibu yang guru ngaji sampai sekarang di kampung.
Dlaam perjalaman pendidikan, saya alami pahit kehidupan, berjalan kaki menyeberang 3 kilometer di masa SMA 6 di barat Lakkang, lalu naik perahu, menyeberang sungai saat kuliah di Unhas. Lokasinya di sebelah timur lagi lewat Kera-kera, Fakultas Peternakan, saya sudah pernah rasakan. Saya pun tidak menyangka di usia muda bisa pimpin parlemen Makassar.
Dari mana nama Anak Rakyat itu?
Tagline itu diberikan wartawan Fajar. Saya ini bukan bangsawan politik, bukan turunan politik, tak berkecukupan tapi kita bisa buktikan, kalau ada integritas kita, tulus. ikhlas, saya yakin bisa.
Saya ketika ditunjuk ketua DPRD sementara, saya kumpulkan pimpinan DPRD, kita lepaskan identitas partai kita, identitas partai dipakai saat Pemilu, kita ini penyelenggara pemerintahan. Kita lepaskan dulu identitas partai.
Kita ini ditunjuk sebagai penyelenggara pemerintahan, alhamdulillah, apa yang mau lagi dicapai kalau bukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Ini yang menjadi kepentingan 13 partai dan 50 anggota DPRD Kota Makassar.
Kebutuhan Anak Rakyat bagaimana dibawa ke ranah legislatif?
Kita ini fungsi budgeting, pengawasan, membentuk peraturan daerah, kira-kira apa yang berpihak ke masyatakat. Kita ada Perda penyelenggaraan bantuan hukum, kita siapkan untuk itu, gratis. Ada penganggaran untuk masyatakat di bawah.
Saya pribadi, anggaran saya bawa ke Lakkang yang terpencil, susah akses agar bagaimana uang bisa masuk ke situ, kalau sudah masuk miliaran sudah luar biasa.
Di UU kan ada namanya serap aspirasi melalui reses. Ada sumpah jabatan bahwa saya akan berjanji memperjuangkan aspirasi rakyat, saat ikut reses itu, kita catat yang prioritas dan penting untuk masyarakat.
Untuk tahun 2023 kita minta kenaikan insentif bagi pemandi jenzah, imam rawatib, saya nyatakan ini hasil reses. Cobalah Pemerintah Kota naikkan untuk kesejahteraan mereka.
Begitupun daerah terpencil di pulau. Butuh dermaga, di Lanjukang dan Langkai. Saya masukan itu contoh saja. Artinya, bagaimana uang Makassar yang kurang lebih 8 triliun itu ada manfaatnya.
Pemerinah itu kan untuk orang-orang miskin. Tujuan negara menyejahterakan rakyat. Masyarakat middle ke atas itu tidak butuh Pemerintah sebenarnya, tapi menengah ke bawah siapa bisa bantu? Itu tanggung jawab kita tapi di DPRD tetap punya keterbatasan, itu ada di esekutif.
Bagaimana pendekatan teknokratif dan partisipatoris di kawal Anak Rakyat?
Kalau penganggaran adalah kewenangan kita dan eksekusinya di eksekutif. Kita di DPRD menggunakan hasil reses Itu kemudian kami serahkan ke Pemerintah Kota. dan mereka wajib menindaklanjuti.
Rudi misalnya, untuk Lakkang dan Rapokalling. Semua 50 anggota DPRD jalan, mereka reses bisa 3 kali triwulan, ada monev, ada kunjungan dapil, mengevaluasi uga.
Eksekutor tetap di eksekutif, DPRD kan ini fungsi pengawasan, kita juga kritik, bagaimana bisa serapan anggaran rendah, apa sih penyebabnya. Ini beberapa kali kita inigatkan ada uang tapi tak dibelanjakan. Kadang ada kendala proses, tapi kita harus ada kepastian, bagaimana rencana di 2022, bisa jalan.
Sudah berapa serapan hingga bulan ini?
Sampai saat ini harusnya serapan sudah 1 triliun, target. Makanya kita support, kta dukung Pak Wali Kota.
Editor: K. Azis
